Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

17,5 Juta Pemilih Mencurigakan, BPN Prabowo-Sandi Tunggu Jawaban Resmi KPU

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi masih menunggu jawaban resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait temuan17,5 juta pemilih mencurigakan. Tanggapan melalui surat kabar akan dikirim minggu ini.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 08 April 2019  |  22:00 WIB
Rapat pleno hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil perbaikan jilid 3 di Gedung KPU, Jakarta, Senin (8/4/2019). JIBI/Bisnis - Jaffry Prabu Prakoso
Rapat pleno hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil perbaikan jilid 3 di Gedung KPU, Jakarta, Senin (8/4/2019). JIBI/Bisnis - Jaffry Prabu Prakoso

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi masih menunggu jawaban resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait temuan17,5 juta pemilih mencurigakan. Tanggapan melalui surat kabar akan dikirim minggu ini.

Anggota Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa berdasarkan hasil perbicaraan terkini, pemilih mencurigakan tersebut sudah dibersihkan. 

“Sejauh ini yang sudah dicoret menurut 101.000 pemilih, yang lain sudah diperbaiki. Ini menurut KPU [Komisi Pemilihan Umum]. Kami masih menunggu laporan lengkapnya, yang belum kami terima laporan tertulisnya dengan data-data pendukungnya,” katanya di Gedung KPU, Jakarta, Senin (8/4/2019).

Sebelumnya, BPN melaporkan hasil temuan ada 17,5 juta pemilih mencurigakan, karena lahir pada satu tanggal dengan jumlah sangat besar terutama pada 1 Juli dan 31 Desember. Empat kali sudah mereka rapat dengan KPU membahas masalah ini.

KPU baru saja memutuskan daftar pemilih tetap perbaikan (DPTb) jilid tiga. Hasilnya, ada 192.866.254 pemilih dari sebelumnya 192.828.520 pada DPTb kedua.

Riza menjelaskan bahwa tidak tahu apakah jumlah tersebut sudah berdasarkan hasil pembersihan dari temuan BPN. Oleh karena itu, pihaknya menunggu surat resmi dari KPU.

“Ini kan berdasarkan hasil pleno dari KPU tingkat kabupaten/kota. Kami mengerti bahwa KPU harus segera putuskan karena terkait dengan kebutuhan penambahan logistik. Tapi, kami masih menunggu laporan dari KPU soal hasil temuan yang menurut KPU akan disampaikan kepada kami dalam beberapa hari ke depan,” ucapnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kpu dpt prabowo subianto
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top