Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hukum Mati Gay, Elton John Boikot 9 Hotel Milik Brunei Darussalam

Penyanyi Elton John mengikuti jejak aktor George Clooney memboikot sembilan hotel milik pemerintah Brunei Darussalam. Boikot ini merupakan protes atas hukuman mati yang diterapkan di negara itu bagi homoseksual dan perzinaan.
Elton John/Reuters
Elton John/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Penyanyi Elton John mengikuti jejak aktor George Clooney memboikot sembilan hotel milik pemerintah Brunei Darussalam. Boikot ini merupakan protes atas hukuman mati yang diterapkan di negara itu bagi homoseksual dan perzinaan.

"Saya memuji teman saya, George Clooney, karena mengambil sikap menentang diskriminasi anti-gay dan kefanatikan yang terjadi di negara Brunei - tempat di mana orang-orang gay dianiaya, atau lebih buruk - dengan memboikot hotel-hotel sultan," cuit dia melalui laman Twitternya, Sabtu (30/3/2019), seperti dilansir the Guardian, Minggu (31/3/2019).

Pria berusia 72 tahun itu seorang veteran kampanye hak-hak gay, mengaku bersedih untuk para staf hotel, namun dia merasa perlu menyuarakan perlakuan buruk pada gay tidak dapat diterima.

Sebelumnya, Clooney menyerukan pemboikotan sembilan hotel milik Brunei di Amerika Serikat, Prancis, dan Italia, termasuk Dorchester di London dan Beverly Hills Hotel di Los Angeles.

"Setiap kali kita menginap atau melakukan pertemuan atau makan di salah satu dari sembilan hotel ini, kita memasukkan uang langsung ke kantong orang-orang yang memilih untuk melempari dan mencambuk mati warga mereka karena gay atau dituduh berzinah," kata Clooney.

Sementara itu, pihak Dorchester belum mau berkomentar untuk pemboikotan ini.

Brunei menganut monarki absolut dan berada di bawah pemerintahan Sultan Hassanal Bolkiah selama 51 tahun. Pemerintah berencana menerapkan hukum pidana baru yang keras - yang juga mengamanatkan amputasi tangan dan kaki untuk pencurian.

Homoseksualitas memang ilegal di kesultanan. Hukum hanya berlaku untuk muslim.

Brunei pertama kali mengumumkan peraturan ini pada 2013, tetapi implementasinya tertunda karena berbagai hal, salah satunya penolakan dari pihak oposisi yang terdiri dari kelompok-kelompok hak asasi.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper