Bisnis.com, JAKARTA - Paus Fransiskus telah menyetujui para imam Katolik untuk melakukan pemberkatan untuk pasangan sesama jenis pada Senin (19/12/2023).
Keputusan Paus Fransiskus yang secara resmi menyatakan persetujuannya itu, dapat mengirimkan pesan toleransi terhadap tempat-tempat di mana hak-hak kaum gay yang selama ini dibatasi.
Melansir CNA, Rabu (20/12/2203), undang-undang yang mendiskriminasi kelompok LGBTQ atau mengkriminalisasi homoseksualitas telah meningkat dari Uganda hingga Amerika Serikat (AS) dalam beberapa tahun terakhir, sehingga membuat komunitas ini merasa diserang.
Para pendeta di beberapa denominasi Kristen konservatif pada umumnya, dan Gereja Katolik pada khususnya, terkadang mendukung langkah-langkah yang sejalan dengan ajaran Alkitab tentang homoseksualitas.
Vatikan menyatakan kaum gay harus diperlakukan dengan bermartabat dan hormat, namun tindakan homoseksual secara intrinsik tidak normal.
Paus Fransiskus belum mengubah ajaran tersebut, namun dia menghabiskan sebagian besar masa kepausannya selama 10 tahun untuk mencoba menunjukkan sikap yang lebih ramah terhadap umat Katolik LGBTQ.
Baca Juga
Keputusan Vatikan menandai langkah baru dalam kampanye Paus Fransiskus, yang secara eksplisit memberi wewenang kepada para imam untuk memberikan pemberkatan non-sakramental kepada pasangan sesama jenis.
Syaratnya adalah pemberkatan tersebut sama sekali tidak boleh menyerupai pernikahan, yang menurut ajaran gereja hanya bisa dilakukan antara pria dan wanita.
Seorang pendeta Jerman yang berpartisipasi dalam kebaktian terbuka yang memberkati pasangan sesama jenis pada Mei 2021 Wolfgang Rothe, mengatakan bahwa persetujuan tersebut pada dasarnya memvalidasi hal yang telah dia dan para pendeta lainnya di Jerman lakukan selama bertahun-tahun.
Dia mengatakan hal itu akan membuat hidup lebih mudah bagi pasangan homoseksual di masyarakat.
“Di gereja saya, pemberkatan seperti itu selalu terjadi ketika siapapun membutuhkan,” kata Rothe melalui telepon dari Munich.
Namun, dia menambahkan bahwa di banyak negara di dunia terdapat gerakan-gerakan yang berlawanan dengan homofobia di dalam gereja. Persetujuan Paus itu akan sangat melegakan.
Adapun di Nigeria, aparat penegak hukum melakukan penangkapan massal terhadap kaum gay, yang menurut kelompok hak asasi manusia memanfaatkan undang-undang larangan sesama jenis di negara tersebut untuk menargetkan komunitas LGBTQ pada Oktober lalu.
Nigeria adalah salah satu dari 54 negara di Afrika di mana homoseksualitas dikriminalisasi dalam undang-undang yang didukung luas oleh masyarakat, meskipun konstitusinya menjamin kebebasan dari diskriminasi dan hak atas kehidupan pribadi dan keluarga.
Presiden Uganda menandatangani undang-undang anti-gay yang menetapkan hukuman mati bagi homoseksualitas, pada awal tahun ini.
Sementara itu, di AS, kampanye hak asasi manusia telah mengidentifikasi lonjakan undang-undang diskriminatif, dengan lebih dari 525 undang-undang anti-LGBTQ diperkenalkan.
Paus Fransiskus mengakui bahwa para uskup Katolik di beberapa belahan dunia mendukung undang-undang yang mengkriminalisasi homoseksualitas atau mendiskriminasi kelompok LGBTQ, dan mengatakan bahwa para uskup tersebut memerlukan proses konversi.
_1661140382.jpg?w=348&h=261)
