Prabowo Sebut Anggaran Hankam Kecil dan Intelijen Strategis Keliru, Ini Kata Luhut

Bisnis.com, JAKARTA — Setelah menghadiri Debat Pilpres IV yang berlangsung di Shangri-La Jakarta, Sabtu (30/3/2018) malam, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan memberikan pandangannya terkait pertahanan dan keamanan (hankam) Indonesia.

Sebelumnya, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebutkan bahwa porsi anggaran pemerintah untuk hankam minim, yaitu hanya 5% APBN atau 0,8% PDB. Sebab itulah, Prabowo menghendaki agar anggaran hankam ditingkatkan untuk memperkuat TNI.

Menanggapi hal tersebut, Luhut justru mengapresiasinya dan menyatakan bahwa pemerintah pun menginginkan hal tersebut. Tetapi, Luhut menggarisbawahi menaikkan anggaran hankam tak bisa sembarangan.

"Itu kan 0,8% dari GDP, Presiden itu mau bertahap menaikkan sampai 1,5% dari GDP kita. Itu kan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak bisa dong, main naikin aja, begitu kan. Goyang nanti keseimbangan APBN kita. Kan tidak sesederhana itu," jelasnya.

Luhut mengungkap apabila pemerintah jadi menaikkan anggaran belanja hankam hingga Rp200 triliun dari yang sebelumnya Rp108,35 triliun di APBN 2019, pengelolaannya pun tak mudah dan harus direncanakan dengan matang berdasarkan perkiraan intelijen strategis.

Sebab itulah, kali ini giliran Luhut yang mengritik Prabowo yang tak percaya dan cenderung menyepelekan intelijen strategis TNI dengan menyebut intelijen strategis TNI hanya menyampaikan laporan ABS (Asal Bapak Senang) pada Jokowi.

Sebelumnya, Prabowo mengritik bahwa seorang presiden tak bisa percaya begitu saja pada laporan intelijen bahwa tak ada invasi ke Indonesia selama 20 tahun. Sebab, dahulu ketika tahun 1975 pun, laporan tersebut didengarnya, tetapi tak lama kemudian ABRI dikirim untuk pengamanan Timor Leste.

"Muaranya itu semua adalah perkiraan intelijen strategis dari TNI, dan kami dulu membuat postur TNI pun berangkat dari perkiraan intelijen strategis," jelas Luhut.

"Memang benar kalau dalam 20 tahun ke depan tidak ada invasi ke Indonesia, dan itu logis sekali karena luasan Indonesia dan pengalaman kita di Timtim [Timor Timur]. Timtim itu bukan invasi. Itu adalah operasi keamanan dalam negeri. Jadi perkiraan intelijen strategis kita pun tidak salah pada waktu itu," jelasnya.