Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Partai Oposisi Militer Unggul dalam Pemilu Thailand

Partai oposisi pemerintahan Perdana Menteri Prayut Chan-ocha, Pheu Thai dinyatakan unggul dalam pemilihan umum yang digelar Minggu kemarin (24/3/2019).
Sudarat Keyuraphan, kandidat perdana menteri dari Pheu Thai/Reuters
Sudarat Keyuraphan, kandidat perdana menteri dari Pheu Thai/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Partai oposisi pemerintahan Perdana Menteri Prayut Chan-ocha, Pheu Thai dinyatakan unggul dalam pemilihan umum yang digelar Minggu (24/3/2019).

Berdasarkan hasil penghitungan sementara Komisi Pemilihan Thailand, partai yang berafiliasi dengan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra itu memperoleh 138 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, disusul dengan partai pro junta Palang Pracharat yang mendapat 96 kursi.

Kendati Komisi Pemilihan sejauh ini telah mengumumkan pihak yang unggul dalam memperubatkan 500 kursi di DPR, pemenang untuk 150 kursi di majelis rendah parlemen Thailand masih simpang siur.

Dalam sistem pemilihan suara di Thailand, partai yang berhak merebut 350 kursi DPR adalah mereka yang memenangkan suara mayoritas di 350 daerah pilih. Sementara 150 sisanya, ditentukan melalui sistem "party list" yang ditentukan dengan perhitungan representasi proporsional yang cukup rumit.

Melansir Reuters, Komisi Pemilihan Thailand memperkirakan baru akan mengumumkan partai pemenang 150 kursi itu pada 9 Mei mendatang.

Kendati hasil awal pemilihan umum menunjukkan partai anti junta unggul dalam perolehan kursi DPR, hal ini tak membuat oposisi puas. Hasil perhitungan suara total sejauh ini menunjukkan bahwa partai Palang Pracharat berhasil mendulang 7,69 juta suara, mengungguli Pheu Thai yang mendapat 7,23 juta suara. Hal itu membuat banyak pihak mempertanyakan kredibilitas pihak penyelenggara pemilu sekaligus memunculkan dugaan adanya manipulasi.

"Terdapat penyimpangan dalam pemilihan yang membuat kami tak nyaman. Hal ini mempengaruhi kredibiltas bangsa dan kepercayaan masyarakat," kata Sudarat Keyuraphan, kandidat perdana menteri dari Pheu Thai.

"Kami telah sampaikan kekhawatiran kami soal pembelian suara, penyalahgunaan kekuasaan, dan kecurangan. Ketiganya terjadi. Kami akan melawan lewat jalur hukum," kata perempuan itu dalam sebuah konferensi pers.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Sumber : Reuters

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper