Bisnis.com, JAKARTA — Menanggapi tengah viralnya video diskusi Agum Gumelar yang berisi cerita pemecatan Prabowo Subianto dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), TKN Jokowi-Ma'ruf menolak hal tersebut sebagai upaya kampanye negatif dari pihaknya.
SIMAK : Video Agum Gumelar Beberkan Prabowo Dipecat dari Militer dan Penculikan Aktivis
Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Arya Sinulingga di Posko Cemara TKN Jokowi-Ma'ruf, Selasa (12/3/2019) menganggap bahwa Agum sebagai salah satu pelaku sejarah, wajar bercerita mengenai hal tersebut.
"Kita harus sadar, besar betul pemilih milenial saat ini, dan pemilih milenial banyak yang nggak paham soal reformasi 98. Banyak yang nggak paham, mungkin kamu aja nggak tahu," ungkap Arya, menunjuk salah satu awak media yang terlihat paling muda.
"Tahu nggak kasusnya? Saya ini dulu aktivis, saja aja ngeri banget. Kita seram betul. Menyebut nama orang tersebut, sama seperti ketika Harry Potter menyebut nama siapa itu yang tidak boleh disebut [Lord Voldemort, antagonis utama serial Harry Potter]. Tapi pada masa itu memang begitu, loh. Pada masa itu serius," tambahnya, kali ini dengan sesekali terkekeh.
Oleh sebab itu, politisi Partai Perindo lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini membantah apabila TKN Jokowi-Ma'ruf disebut panik, sehingga membuat kampanye negatif. Terlebih, walaupun Agum merupakan politisi senior Partai Golkar, namanya tidak masuk anggota TKN.
"Jadi ini adalah kesadaran dari para pelaku sejarah, yang mengingatkan lagi kaum milenial. Karena banyak yg nggak paham mengenai itu. Jadi pak Agum Gumelar mengingatkan lagi, ini ada sesuatu. Jadi bukan kepanikan," jelas Arya.
"Jadi ini bukan musiman. Nanti PKI [yang dituduhkan ke Jokowi] juga musiman. Ini karena pelaku sejarah pasti selalu mengingatkan," tambahnya.
Sebelumnya, dalam video tersebut, Agum Gumelar bercerita mengenai Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dibentuk pada 1998 oleh Panglima ABRI saat itu, Jenderal Wiranto untuk mengusut kasus penghilangan paksa sejumlah aktivis yang menyeret Prabowo selaku Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus.
Agum menjelaskan lebih lanjut bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI berpangkat Letnan Jenderal kala itu juga menjadi salah satu anggota DKP bersama dirinya dan enam anggota lain.
Anggota DKP terlibat menandatangani surat rekomendasi berisi pemecatan terhadap Prabowo. Sebab itulah, dalam video tersebut, Agum sempat mengkritik dukungan SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk mengusung Prabowo.
