Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Masjid Indonesia (DMI) mendorong para pengurus dan jajarannya untuk memastikan tempat ibadah tidak dijadikan tempat terjadinya politik praktis.
"Mencerca [di Masjid] tidak bisa, tapi kalau mengajak datang tanggal 17 [April 2019] semua pergi [ke bilik suara] itu biasa saja," kata Jusuf Kalla (JK), Ketua DMI melalui keterangan resmi, Minggu (10/3/2019).
JK yang juga Wakil Presiden RI ini menegaskan DMI terus menghimbau dan mengkoordinasikan para pengurus di seluruh Indonesia agar Masjid tidak menjadi tempat politik praktis.
Dia mengingatkan, dalam Undang-undang dengan tegas disebutkan bahwa kampanye di lingkungan pendidikan dan tempat ibadah termasuk di dalamnya masjid tidak diperbolehkan. Aparat pengawas seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menindak tegas para pelanggar.
"Masjid itu tempat ibadah tapi masjid juga harus memakmurkan mesyarakat sekitarnya. Sanksi dapat dilaporkan ke Bawaslu atau ke aparat karena melanggar undang-undang," katanya.
Ketua DMI DKI Jakarta Ma'mun Al Ayyubi yang menemui JK di rumah dinas wakil presiden mengatakan pihaknya akan memastikan masjid tidak digunakan untuk kampanye praktis.
"Kami akan patuh pada Undang-undang bahwa tempat ibadah tidak diperkenankan ajang kampanye politik praktis, kecuali politik mencerdaskan," katanya.
Ma'mun menyebutkan masjid harus berfungsi menyatukan umat. "[Masjid] ke depan [harus terus] satukan umat. Tempat umat melaksabakan ibadah," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
