Bisnis.com, DEPOK - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK menyarankan kepada presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming untuk menyelesaikan konflik bersenjata di Papua dengan memberantas korupsi.
JK tidak setuju dengan narasi bahwa pemerintah pusat hanya merampas kekayaan Papua. Dia menilai, pemerintah pusat sudah jor-joran menggelontorkan dana otonomi khusus (otsus) ke Papua.
Dana tersebut, lanjutnya, merupakan pendekatan untuk beri keadilan ekonomi bagi masyarakat Papua. Namun, JK berpendapat permasalahannya kini dana otsus tersebut sering dikorupsi para pejabat.
"Yang terjadi sebenarnya begitu banyak uang, tapi begitu banyak korupsi juga. Ini hal yang harus diatasi sehingga dari dana yang besar, kemakmuran itu betul-betul dinikmati oleh rakyat banyak, tidak hanya kepada elite," kata JK usai berikan Kuliah Umum: Dialog Perdamaian di FISIP UI, Depok, Kamis (25/4/2024).
Sosok yang sukses menjadi negosiator konflik Poso dan Ambon itu menjelaskan, dalam penyelesaian setiap konflik perlu dipahami akar masalahnya. Dengan begitu, pemerintah bisa ambil pendekatan dan pengertian yang tepat.
JK berpendapat, sudah tetap pemerintah memberikan otonomi khusus ke Papua sehingga ada keistimewaan ekonomi dan politik seperti dana otsus dan kepala daerah harus orang asli daerah. Meski demikian, lanjutnya, pengaplikasiannya harus diperhatikan.
Baca Juga
"Jadi suatu kekhususan yang luar biasa, kekuasaan politik besar dan ekonomi besar, tinggal caranya kita," jelas mantan ketua umum Partai Golkar ini.
Lebih lanjut, JK siap apabila ditunjukkan pemerintah Prabowo-Gibran nantinya untuk menjadi negosiator konflik Papua. Menurutnya, pemerintah kini pun sering berkonsultasi dengannya mengenai sejumlah konflik.
