Bisnis.com, JAKARTA - Rancangan Undang-undang (RUU) Permusikan belum resmi ditarik pengusulannya dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019, meski anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mengaku sudah melakukan langkah tersebut.
Humas Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan (KNT RUU Permusikan) Wendi Putranto berkata, apa yang dilakukan Anang baru sebatas usulan agar rancangan beleid itu ditarik pembahasannya. Akan tetapi, usul Anang harus dibahas terlebih dulu dalam rapat bersama antara DPR RI, Pemerintah, dan DPD RI.
“Sekarang ini keputusannya ada di tangan DPR karena tidak bisa sepihak Anang saja yang melakukan penarikan, tapi harus melalui rapat-rapat yakni rapat baleg, sidang paripurna, dan itu akan makan waktu dan pastinya akan dilakukan setelah pemilu,” ujar Wendi kepada Bisnis, Jumat (8/3/2019).
RUU Permusikan telah dipermasalahkan sejak rancangan beleid itu menyebar ke publik beberapa waktu lalu. Permasalahan muncul karena RUU Permusikan dianggap mengandung banyak pasal karet, aturan yang memarjinalisasi musisi independen dan diskriminasi.
KNT RUU Permusikan mencatat tidak kurang 19 pasal dalam rancangan itu mengandung masalah. Salah satu pasal yang paling disorot dari RUU Permusikan adalah pasal 5.
Aturan di Pasal 5 RUU Permusikan memuat sejumlah larangan bagi pegiat musik dalam melakukan proses kreasi, seperti mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; memuat konten pornografi, kekerasan seksual, dan eksploitasi anak; serta memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, suku, ras, dan/atau antargolongan.
Menurut Wendi, apa yang dilakukan Anang sebenarnya merupakan hasil Konferensi Meja Potlot yang digelar di markas band Slank, 12 Februari lalu. Kala itu, pertemuan antara pegiat musik yang pro dan kontra RUU Permusikan menghasilkan 2 kesepakatan.
“Pertama, Anang akan mengirim surat ke DPR untuk menarik RUU Permusikan. Kedua, agenda untuk selenggarakan musyawarah musik nasional. Jadi rencananya kalau difasilitasi pemerintah nanti akan ada perwakilan dari tiap provinsi yang akan memutuskan apakah kita perlu atau tidak sebuah RUU tentang musik,” tuturnya.
