Bisnis.com, JAKARTA — Ditangkapnya Robertus Robet, aktivis dan pengajar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) atas dugaan tindak pidana penginaan terhadap penguasa atau lembaga negara, dianggap akan merugikan petahana.
Pengamat Sosiologi Politik yang sekaligus rekan sejawat Robet dari UNJ, Ubedilah Badrun dalam sebuah diskusi di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/3/2019).
"Ya, tentu saja setiap peristiwa yang terjadi menjelang hajatan politik memungkinkan ditafsirkan secara politik," ungkap Ubedilah.
"Yang paling jelas kan ini seolah-olah menunjukkan satu represi kepolisian pada kebebasan akademik, yang rugi adalah ya, kepolisian dan petahana," tambahnya.
Menurutnya, calon petahana Joko Widodo akan dirugikan, sebab Robet merupakan simbol akademisi, yang hanya ingin sekadar mengingatkan agar praktik dwifungsi tentara tidak lagi hadir di Indonesia.
"Kalau kita utuh melihat video itu, beliau sebelum menyanyi kan ada argumen, bahkan ia juga bertanya 'kawan-kawan masih ingat nggak, dulu kita pernah mendengarkan nyanyian kan'. Jadi sebetulnya ada argumen yang rasional buat beliau mencontohkan nyanyian itu tanpa ada motif untuk melakukan penghinaan terhadap tentara," jelasnya.
Sebab itulah, Ubedilah menyebut penangkapan Robet bisa dianggap pengekangan atau represi terhadap sosok akademisi. Sehingga Aliansi Dosen UNJ menyatakan akan terus berjuang untuk membebaskan Robet dari jerat pidana.
Terlebih, Ubedilah mengenal Robet secara pribadi sebagai Kepala Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial UNJ sebagai sosok yang bertanggung jawab secara intelektual, dan kerap berdiskusi, sehingga tidak mungkin membuat pernyataan tanpa argumen yang kokoh.
"Jadi kalo tafsirnya politis, malah kemudian bisa saja ini sesungguhnya merugikan kontestan politik yang sedang berkuasa," ungkapnya.
"Oleh karena itu menurut saya ya dibebaskan. Kalau ini terus terjadi dan menimpa dosen-dosen lain, kami ya akan terus melakukan perjuangan," tutupnya.
Sebelumnya, Robet ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melanggar Pasal 45 A ayat (2) Jo 28 ayat (2) UU 19/2016 tentang ITE, dan Pasal 207 KUHP. Sebab, orasinya saat aksi Kamisan pada Kamis, (28/2/2019) dianggap menghina institusi TNI.
Kini sebagai tersangka, pihak kepolisian lebih mengutamakan jerat pidana Pasal 207 KUHP yang ancamannya hanya di bawah 2 tahun, sehingga Robet tidak ditahan di rumah tahanan. Sedangkan untuk UU ITE, polisi tidak mengutamakannya, sebab menganggap Robet tidak ikut menyebarkan sendiri video orasinya tersebut di dunia maya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
