BPN Prabowo-Sandi Usul Kotak Suara Dikumpulkan di Koramil

Khawatir dengan masalah netralitas kubu BPB Prabowo-Sandi mengusulkan kotak suara usai pemungutan suara 17 April 2019 dikumpulkan di Koramil.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 28 Februari 2019  |  21:08 WIB
BPN Prabowo-Sandi Usul Kotak Suara Dikumpulkan di Koramil
Pekerja menata kotak suara kardus di Gudang Logistik KPU Kota Tasikmalaya, Cibeurem, Jawa Barat, Jumat (1/2/2019). - ANTARA/Adeng Bustomi

Bisnis.com, JAKARTA — Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Andre Rosiade mengungkapkan ide agar selepas pemungutan suara Pemilu 17 April 2019, kotak suara dikumpulkan ke Komando Rayon Militer atau Koramil terdekat.

Menurut Andre, ide ini akan memberikan rasa adil untuk menghadapi fenomena banyaknya kepala daerah seperti bupati dan camat yang tak netral, dan terang-terangan menyatakan dukungan ke paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kita menyaksikan kalau gubernur, wali kota, bupati, bahkan camat mendeklarasikan diri dukung Jokowi. Ini mengindikasikan adanya ketidaknetralan aparatur pemerintah. Bahkan di Makasar, kita menemukan video viral [kepala daerah] dukung Jokowi-Ma'ruf," ungkap Andre selepas menghadiri acara di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019).

"Agar pemilu kita jurdil, ada usulan dari teman-teman. Kalau memang camatnya, bupati, wali kota enggak netral, kenapa tidak taruh [kotak suara] di Koramil aja?" tambahnya.

Andre menjelaskan dengan banyaknya fenomena kepala daerah yang tak netral, membuat tempat rawan kecurangan bukan hanya di TPS melainkan di kantor kepala daerah tempat berkumpulnya kotak suara.

"Yang rawan itu tengah malam ya, misalnya selesai Maghrib atau Isya, abis itu kita bawa dari TPS ke kecamatan, yang rawan itu tengah malam. Kalau sudah tidak ada yang menunggu lagi di kecamatan, supaya tidak ada kekhawatiran kita bersama, cari lah institusi yang paling netral yang dicintai rakyat. Tentara!" jelas Andre.

"Setiap kecamatan kan ada Koramil, kenapa tidak kita taruh saja di sana. Ya, wajar dong, kita punya pikiran seperti itu. Karena camat saja sudah berani dukung Jokowi, di depan kamera saja berani, apalagi di belakang," tambah Andre.

Oleh sebab itu, pihak BPN Prabowo-Sandiaga akan membawa ide ini ke KPU untuk dibicarakan bersama dengan pihak TKN Jokowi-Ma'ruf. Ade menyebutkan selama ini tidak ada aturan tertulis terkait pengumpulan kotak suara ini secara undang-undang.

"Karena TNI netral, makanya di situ, karena camat-camat sudah deklarasi dukung Jokowi, gubernur sudah dukung, wali kota, gimana dong, lalu siapa yang mau kita percayai? Yang paling netral ya, tentara," tambah Andre.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pemilu 2019, Pilpres 2019, kotak suara kardus

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top