Heboh Tagar #YangGajiKamuSiapa, Anggota DPR Ini Bela Menkominfo

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun membela Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang sedang jadi bulan-bulanan dalam tagar #YangGajiKamuSiapa.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 03 Februari 2019  |  00:49 WIB
Heboh Tagar #YangGajiKamuSiapa, Anggota DPR Ini Bela Menkominfo
Menkominfo Rudiantara: Dibela Misbakhun - Bisnis.com/Muhammad Ridwan

Bianis.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun membela Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang sedang jadi bulan-bulanan dalam tagar #YangGajiKamuSiapa. 

Legislator Golkar yang membidangi keuangan itu menilai Rudiantara sebagai pembantu presiden justru menunjukkan sikap proporsional dan loyalitas.

“Saya memberikan apresiasi kepada apa yang disampaikan oleh Pak Rudiantara. Menteri adalah pembantu presiden. Seorang pembantu presiden yang loyal berarti menteri yang bagus,” ujar Misbakhun, Sabtu (2/2/2019).

Influencer di Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin (TKN Jokowi - Ma’ruf) itu menuturkan, kritik kepada Rudiantara merupakan hal wajar. Namun, kata Misbakhun, loyalitas menteri juga sangat diperlukan karena presiden harus memperoleh dukungan memadai dari para pembantunya.

Dia menuturkan, menteri adalah pejabat yang diangkat secara politik oleh presiden. Istilahnya political appointee.

“Jadi ini bukan urusan salah dan tidak, tetapi soal loyalitas seorang menteri kepada presidennya. Loyalitas seorang Rudiantara kepada Pak Jokowi karena menjadi political appointee pilihan presiden,” tutur Misbakhun.

Soal gaji bagi PNS. Misbakhun mengatakan, semua gaji untuk PNS dari APBN sumber APBN adalah pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. “Kalau hibah digunakan untuk membayar gaji,” paparnya.

Namun, kata Misbakhun, ada sumber pembiayaan lain di luar pajak, PNBP ataupun hibah. Pembiayaan lain itu lebih dikenal dengan istilah utang.

Hanya saja, kata Misbakhun, sistem keuangan negara melalui APBN membuat sumber-sumber penerimaan tak bisa dipisah-pisahkan. Pembahasan alokasi APBN pun melibatkan pemerintah dan seluruh fraksi di DPR. 

“Jadi kalau kemudian dikatakan bahwa gaji itu dibayar dari utang, karena memang pada prinsipnya semua uang yang masuk ke dalam APBN itu tidak mungkin dipisah-pisahkan satu per satu,” paparnya. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
gaji pns, rudiantara, Pilpres 2019

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top