KPK Perpanjang Tahanan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan

Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang masa tahanan Wakil Ketua DPR RI nonaktif Taufik Kurniawan terkait kasus dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran (TA) 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen TA 2016.
Ilham Budhiman
Ilham Budhiman - Bisnis.com 01 Februari 2019  |  17:58 WIB
KPK Perpanjang Tahanan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan
Juru Bicara KPK Febri Diansyah - ANTARA/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang masa tahanan Wakil Ketua DPR RI nonaktif Taufik Kurniawan terkait kasus dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran (TA) 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen TA 2016.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan perpanjangan masa penahanan bagi tersangka Taufik berlaku selama 30 hari. Taufik sendiri telah ditetapkan tersangka oleh KPK per Oktober 2018.

"Dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan 3 Maret 2019," kata Febri, Jumat (1/2/2019).

Pada perkara ini, peran politikus PAN dalam kasus pembahasan DAK fisik tahun anggaran 2016 dirinci melalui pedekatan atau pertemuan yang dilakukan dengan Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad.

Dia diduga menerima sekurang-kurangnya sebesar Rp3,65 miliar. Sebagian alokasi anggaran DAK untuk proyek ini diduga juga dipegang PT TRADHA yang juga dijerat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

PT TRADHA diduga perusahaan milik Bupati Kebumen nonaktif Muhammad Yahya Fuad yang meminjam bendera sejumlah perusahaan untuk mengerjakan proyek jalan di Kebumen.

Atas perbuatannya, Taufik disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Ini merupakan perpanjangan di tingkat PN yang kedua, sehingga dalam waktu 30 hari ini proses penyidikan terus dilakukan untuk mempertajam bukti-bukti yang dibutuhkan pada proses persidangan nantinya," kata Febri.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
KPK

Editor : Andhika Anggoro Wening

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top