Bisnis.com, JAKARTA – Thailand bakal mengadakan pemilihan umum pada 24 Maret mendatang, pertama kalinya sejak kudeta Mei 2014.
Tanggal itu ditetapkan oleh Komisi Pemilu di Bangkok pada hari ini, Rabu (23/1/2019), beberapa jam setelah dekrit kerajaan dikeluarkan untuk mengesahkan pemilihan suara tersebut.
Pemilu nanti adalah pemilu pertama sejak militer Kerajaan Thailand melancarkan kudeta terhadap pemerintahan Yingluck Shinawatra pada Mei 2014 sekaligus akan mengakhiri salah satu periode kekuasaan terpanjang oleh junta militer dalam sejarah modern Thailand.
Selama bertahun-tahun, pihak militer berulang kali menahan jadwal pemilu setelah merebut kekuasaan pemerintahan pada tahun 2014 dan melewati pergolakan berdarah.
Terbitnya dekrit tersebut mendorong penguatan bursa saham Thailand, dengan indeks acuan SET naik 1,2% ke level tertinggi sejak pertengahan Desember 2018.
Di sisi lain, pemilu mendatang kembali memberi risiko politik di suatu negara dengan sejarah pemilu yang disertai dengan demonstrasi dan kudeta.
“Pengumuman itu memberi dorongan terhadap sentimen pasar setelah penantian yang lama atas kejelasan soal pemilu,” kata Poramet Tongbua, pakar strategi di Bualuang Securities Pcl di Bangkok.
“Tapi setiap kenaikan lebih lanjut akan terbatas karena ada ketidakpastian tentang hasil pemungutan suara. Stabilitas pemerintahan berikutnya mungkin akan menjadi kekhawatiran utama,” tambahnya, seperti dilansir dari Bloomberg.
Bulan ini saja jalanan di Thailand dipenuhi pengunjuk rasa, meskipun dalam jumlah yang jauh lebih kecil daripada sebelum kudeta, untuk menyerukan progres yang lebih cepat menuju pemilu.
Namun sejumlah pihak meyakini bahwa awal proses pemilu tidak akan mengganggu aktivitas ekonomi di Thailand.
“Investor pasar saham menyambut transisi kembali ke demokrasi,” kata Kobsak Pootrakool, seorang menteri di kantor Perdana Menteri Prayuth Chan-Ocha di Bangkok.
Prayuth, seorang mantan kepala militer yang memimpin kudeta 2014, telah mengisyaratkan untuk bergabung dengan sebuah partai politik seiring dengan upayanya kembali menjabat sebagai perdana menteri, meskipun niatnya ini belum dinyatakan secara jelas.
Pemerintahannya telah berupaya untuk memperderas investasi di negara berkekuatan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara tersebut. Ekspansi ekonomi Thailand diketahui telah melambat saat pertumbuhan dan perdagangan global terdampak tensi hubungan ekonomi AS-China.
