Rangkuman Debat Capres 17 Januari 2019: Dari Sindiran Prabowo Soal Aparat, Serangan Balik Jokowi, Hingga Gengsi Tunjukkan Apresiasi

Dalam debat ini, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga S. Uno siap berusaha meyakinkan para calon pemilihnya dengan visi misi dan program kerjanya, serta kemampuan menjawab setiap pertanyaan dari para panelis.
Rangkuman Debat Capres 17 Januari 2019: Dari Sindiran Prabowo Soal Aparat, Serangan Balik Jokowi, Hingga Gengsi Tunjukkan Apresiasi News Writer | 17 Januari 2019 23:34 WIB
Rangkuman Debat Capres 17 Januari 2019: Dari Sindiran Prabowo Soal Aparat, Serangan Balik Jokowi, Hingga Gengsi Tunjukkan Apresiasi
Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga S. Uno naik ke panggung debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum pada Kamis 17 Januari 2019 di Hotel Bidakara Jakarta. (Abdullah Azzam - Bisnis)

Bisnis.com, JAKARTA - Tahapan menuju kontestasi Pemilihan Presiden 2019, memasuki putaran debat para kandidat yang siap diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum pada Kamis 17 Januari 2019 di Hotel Bidakara Jakarta mulai pukul 20.00 WIB.

Dalam debat ini, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga S. Uno siap berusaha meyakinkan para calon pemilihnya dengan visi misi dan program kerjanya, serta kemampuan menjawab setiap pertanyaan dari para panelis dan dari lawan kandidat.

Sebanyak 6 ahli yang tergabung dalam tim panelis siap menguji para kandidat. Keenam panelis itu adalah Prof. Bagir Manan selaku mantan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Hikmahanto Juwana Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Agus Rahardjo dari KPK, Ahmad Taufan Damanik dari Komnas HAM, Bivitri Susanti sebagai ahli hukum tata negara dan salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Margarito Kamis yang juga sebagai pakar hukum tata negara. 

Debat pertama ini akan fokus membahas tema Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme yang akan dipandu oleh Ira Koesna dan Imam Priyono.  Adapun debat akan disiarkan juga melalui sejumlah stasiun televisi yakni TVRI, KompasTV, RTV dan Radio Republik Indonesia (RRI).

Bagaimana serunya debat para kandidat ini. Ikuti laporannya  di Bisnis.com.

18 Januari 2019 01:22 WIB

Hingga Akhir Debat, Kedua Paslon Gengsi Apresiasi Satu Sama Lain

Kedua pasangan calon pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandi kompak tidak melontarkan apresiasi kepada kedua belah pihak.

Hal tersebut terlihat pada segmen terakhir debat pemilihan presiden 2019 yang mengharuskan kedua pasangan calon untuk memberikan pernyataan penutup yang menyejukkan sekaligus apresiasi kepada lawannya.

"Kami tidak ingin banyak bicara. Kami sudah paham persoalan bangsa ini dan tahu apa yang harus kami lakukan," kata Jokowi di Hotel Bidakara, Kamis (17/1/2019).

Bahkan, dia menambahkan bahwa dirinya dan pasangannya, Ma'ruf Amin, tidak memiliki potongan diktator, rekam jejak melakukan kekerasan, korupsi, hingga pelanggaran hak asasi manusia.

Oleh karena itu, dia meyakinkan pihaknya akan mempertaruhkan jabatan dan reputasinua untuk menuntaskan persoalan hukum, hak asasi manusia, dan terorisme jika nantinya terpilih pada periode 2019-2024.

Namun, ketika moderator Ira Koesno kembali menanyakan apresiasi yang bisa diberikan kepada pasangan calon no 2, Jokowi hanya menjawab," sudah cukup."

Tak jauh berbeda, Prabowo yang memberikan pernyataan penutup pada segmen ini juga hanya berkutat pada janji kampanye yang berkaitan dengan tema debat kali ini.

"Saudara-saudara sekalian, kepastian hukum, penegakan hukum institusi-institusi hukum terutama hakim, jaksa, dan polisi adalah prasyarat bagi negara yang berhasil. Kami, apabila menerima mandat, kami perkuat. Hal ini akan kami perbaiki," ujar Prabowo.

Pada pemaparan penutupnya, Prabowo juga mengungkapkan komitmennya untuk memperbaik sejumlah hal antara lain meningkatkan tax ratio, dan mencegah kebocoran kekayaan negara.

Sayangnya, ketika Ira Koesno kembali menanyakan kepada Prabowo terkait apresiasinya kepada paslon no 1, Prabowo juga enggan melakukan hal tersebut.

"Belum ada, tidak ada yang memberikan apresiasi pada hari ini," tutup Ira Koesno.

18 Januari 2019 01:14 WIB

Prabowo Tanya, Jokowi Jawab

Segmen IV: Pertanyaan Terbuka hukum Dan HAM

Prabowo Tanya, Jokowi Jawab

Pertanyaan Sandi: Seperti kita ketahui, banyak hukum yang masih tumpang tindih. Dan salah satu dari pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya di masyarakat, bahwa bagaimana, apalagi bapak sudah empat tahun bekerja, untuk meyakinkan masyarakat bahwa tumpang tindih hukum dan lahirnya benturan-benturan kepentingan baru, seperti penunjukan-penunjukan aparat hukum yang berafiliasi terhadap partai politik. Itu ditanyakan oleh masyarakat. Bagaimana investasi bisa meningkat, kalau ada kepastian hukum yang terus dipertanyakan. UKM sulit untuk berkembang. Banyak sekali UKM yang menanyakan kepastian hukum.
Kami ingin menanyakan kepada bapak, bagaimana untuk memastikan ini terjadi seandainya bapak mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk lima tahun ke depan, sementara bapak sudah empat tahun menunjukkan ketidakberhasilan untuk kepastian hukum, dan benturan kepentingan hadir di mana-mana.

Jawaban Jokowi: Saya akan lakukan revisi-revisi Undang-Undang yang menghambat berkembangnya UKM-UKM kita. Kita akan revisi banyak sekali Undang-Undang yang tidak pro kepada investasi.
Kita juga akan perbaiki aparat-aparat yang tidak memberikan pengayoman, tidak memberikan perlindungan terhadap rakyat kita. Karena menurut saya hukum adalah bagaimana negara ini bisa melindungi rakyatnya. Hukum harus bisa memberikan kepastian kepada investasi dan dunia usaha. Dan hukum juga tidak tebang pilih. Dan hukum betul-betul bisa memberikan rasa tenteram, rasa nyaman kepada seluruh rakyat Indonesia.

Tambahan Ma'ruf: Program kami ke depan adalah melanjutkan reformasi di bidang hukum secara total. Salah satunya adalah penataan regulasi. Penataan regulasi itu menghilangkan yang tumpang tindih dan membuat regulasi peraturan yang berkualitas, yang menguntungkan dan akan memberikan peluang terhadap investasi dan pengembangan UKM.

Tanggapan Prabowo: Jadi yang kita permasalahkan adalah bagaimana yang bapak sebut tadi. Presiden Jokowi tadi sebut aparat-aparat yang tidak mengayomi itu. Sekarang masalah yang kita ingin tanya itu bagaimana, karena bapak sudah memimpin selama empat tahun.
Jadi bagaimana, apa yang kita tunggu adalah apa yang bisa dilakukan segera, sehingga tidak terjadi yang seperti, yang kita khawatirkan semua itu. Sehingga terjadilah sekarang kesan bahwa penegakan hukum, keadilan itu hanya untuk orang kuat, orang kaya. Orang yang punya koneksi. Dan tadi ditanya oleh Wakil Presiden saya, insyaallah, jadi ditanya adalah bagaimana tanggapan bapak yang kalau jabatan-jabatan penting itu diserahkan kepada kader yang aktif dari partai-partai politik. Dan bukan seorang yang benar-benar netral.

Tanggapan Jokowi: Saya kira kita tidak boleh mendiskriminasi. Bahwa sebuah jabatan itu harus diberikan kepada, tidak kepada orang partai atau tidak harus kepada seorang profesional.
Menurut saya jabatan itu yang paling penting, seperti tadi sudah saya sampaikan, ada sebuah merit system. Ada sebuah proses rekrutmen yang betul. Proses rekrutmen yang transparan, proses rekrutmen yang mengacu pada kompetensi. Kepada integritas. Kepada kapasitas.
Banyak kok aparat hukum yang berasal dari partai, yang dalam memimpin juga sangat baik dan legendaris. Misalnya Pak Baharudin Lopa, itu dari PPP nyatanya memimpin Kejaksaan juga bisa sangat baik. Kenapa harus dibedakan ini yang partai ini yang non-partai. Saya kira sama saja buat saya, yang penting proses rekrutmennya benar.

18 Januari 2019 01:11 WIB

Jokowi Tanya, Prabowo Jawab

Segmen IV: Pertanyaan Terbuka Hukum dan HAM

Jokowi Tanya, Prabowo Jawab

Pertanyaan Jokowi: Terima kasih. Dalam visi-misi Bapak menyebutkan bahwa setiap kebijakan akan berperspektif gender dan pemberdayaan perempuan. Akan memprioritaskan pemberdayaan perempuan. Tapi saya melihat dalam struktur kepengurusan partai yang bapak pimpin, jabatan-jabatan strategis seperti Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Pakar, Ketua Harian, Wakil Ketua Harian, Sekjen, Bendahara semuanya laki-laki. Bagaimana bapak menjawab inkonsistensi ini?

Jawaban Prabowo: Baik, saya ingin jelaskan partai kami adalah partai muda, partai baru. Kami baru berdiri kurang lebih 10 tahun, dan pada saat penyusunan tentunya kita memilih dan menunjuk siapa yang paling pertama dan paling mau untuk muncul.
Tetapi, benar yang bapak sebut, tapi yang di eselon-eselon seperti contoh, Wakil Ketua Umum, saya kira cukup. Kita punya Wakil Ketua Umum ibu Rahmawati Sukarnoputri, beliau bertanggungjawab untuk ideologi. Kita juga punya beberapa Wakil Ketua Umum lainnya, kemudian kita punya sayap partai yang namanya Perempuan Indonesia Raya. Dan kita punya susunan Caleg, saya kira mungkin terbanyak dari seluruh partai pak.
Undang-undang kalau tidak salah mewajibkan 30 persen, kita mungkin sudah mendekati 40 persen. Mungkin tidak sampai 40, tapi sudah mendekati dan itu tekad kami. Jadi kita memang mengakui ini adalah suatu perjuangan. Kita belum puas, tapi kami membuka peluang sebesar-besarnya untuk emak-emak, perempuan, untuk bergerak. Dan sekarang pendukung kita yang paling keras adalah di emak-emak seluruh Indonesia. Saya kira demikian.

Tambahan Sandi: Saya bukan Gerindra lagi pak. Nggak bisa jawab, pak. Kecuali bapak angkat lagi pak.

Tambahan Prabowo: Nggak, jangan-jangan.

Tanggapan Jokowi: Ya sebetulnya saya tidak harus menjawab lagi karena Pak Prabowo sudah mengakui. Tetapi bahwa apa yang sudah diakui tadi, kalau saya boleh membandingkan mohon maaf, misalnya di kabinet saya.
Saat saya membentuk kabinet, ada sembilan menteri perempuan yang menempati tempat-tempat strategis. Misalnya, Menlu. Itu adalah Menteri Luar Negeri [perempuan] pertama. Kemudian menteri BUMN, menteri Keuangan. Kemudian Menteri LHK. Kemudian menteri yang berani dan nekat, Menteri Kelautan dan Perikanan. Dan saya juga pernah membentuk yang namanya Pansel KPK. Terdiri dari sembilan orang yang semuanya perempuan. Dan mereka bisa memilih komisioner yang paling baik.

Tanggapan Prabowo: Baik, saya kira itu sah. Tetapi juga, sekarang masyarakat juga menilai beberapa yang bapak tadi banggakan justru yang menunjukkan suatu kerugian-kerugian besar bagi kepentingan bangsa dan rakyat.
Jadi, menurut saya kita jangan permasalahkan orang demi orang. Yang kita memasalahkan adalah kebijakan-kebijakan yang dia hasilkan, yang diprodukkan. Jadi kalau dibilang masalah gender, oke kita cari. Kita bisa hitung jumlah, tapi kalau kita bilang output, ya kita bisa berdebat lagi.
Kita bisa berdebat lebih lama lagi. Jangan hanya perempuan diangkat jadi kita bangga, harus perempuan tapi juga cakap, dan prorakyat. Dan tidak perempuan mengambil kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Ini masalahnya. Jadi saya tidak akan membanggakan hanya karena dia perempuan. Kalau dia perempuan tapi dia tidak membela rakyatnya sendiri, ya saya kira tidak perlu dibanggakan.

 

18 Januari 2019 00:59 WIB

Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme, Deradikalisasi Versus HAM

Tema Terorisme

Paslon 1: Amplop B

Panelis: Pemberantasan terhadap terorisme seringkali berbenturan dengan HAM. Bagaimana strategi Anda agar pemberantasan terorisme bisa benar-benar dijalankan tanpa ada persepsi masyarakat tentang terjadinya pelanggaran HAM?

Ma'ruf: Terorisme merupakan kejahatan. Oleh karena itu, terorisme harus diberantas sampai akar-akarnya. MUI telah mengeluarkan fatwa bahawa terorisme bukan jihad oleh karena itu haram dilakukan. Bahkan terorisme dianggap melakukan kerusakan. Dalam Alquran dinyatakan bahwa orang yang melakukan kerusakan di Bumi harus dihukum denga berat. Oleh karena itu upaya-upaya menanggulangi terorisme harus dilakukan dengan dua cara, mensinergikan pencegahan dan penindakan. Ke depan kita lebih mengedepankan pencegahan melalui kotnra radikalisme untuk menghilangkan atau menekan paham radikal dan intoleran. Dan melalui deradikalisasi untuk mengembalikan mereka yang sudah terpapar. Untuk itu, di dalam melakuakn tindakan kita akan lebih menggunakan pendekatan yang humanis, manusaiawi dengan tidak harus melanggar HAM. Untuk itu menanggulangi terorisme di masa mendatang, kita akan mengajak ormas-ormas, khususnya ormas keagaaman.

Paslon 2 menanggapi:
Prabowo: Jadi waktu saya masih muda spesialisasinya adalah di bidang antiteror. Saya bentuk bersama Pak Luhut Pandjaitan, pasukan antiteror yang pertama. Jadi saya mengerti save HAM. Masalahnya adalah karena pengalaman itu, saya mengetahui bahwa seringkali terorisme ini dikirim dari negera lain dan sering juga dibuat nyamar. Seolah-olah teroris itu dari orang Islam. Padahal sebetulnya dia itu dikendalikan yang mungkin juga bukan orang Islam, mungkin orang asing. Saya mengerti betul. Jadi stigmatisasi bahwa seolah-olah radikal itu selalu cap kepada orang Islam, saya menolak itu. Saya setuju deradikalisasi, saya dukung usaha-usaha kemanusiaan.

Paslon 1 menanggapi

Jokowi: Negara kita ini sudah banyak dijadikan contoh negara lain dalam menangani terorisme. Kita tidak hanya melalui pendekatan penegakkan hukum yang tegas tapi juga ada pendekatan yang persuasif melalui pembinaan agama, ekonomi dan sosial. Tetapi yang penting aparat harus dibekali pengetahuan mengenai HAM. SOP harus berbasis HAM dan UU Terorisme yang sudah ada 2018 lalu, itu juga menitkikaberatkan pada pencegahan pada pendekatan sosial, budaya, ekonomi, keagamaan. Yang lebih penting ada transparansi saat penindakan sehingga menjadi jelas.

sesi 2 Tema Terorisme

Paslon 2: Amplop E

Panelis: Terorisme dan radikalisme semakin menjadi ancaman, karena itu dibutuhkan langkah pencegahan deradikalisasi. Hal ini bukan saja untuk individu yang sudah terpapar terorisme dan keluarganya, tetapi juga lingkungan yang menjadi lahan subur berkembangnya paham ini. Apa strategi Anda untuk menjalankan program pencegahan dan deradikalisasi yang efektif?

Prabowo: Banyak terorisme yang merupakan penyusupan dari luar yang dari dalan negeri menurut saya adalah akibat dari rasa ketidakadilan, rasa keputusasaan. Mereka lihat perlakuan yang tidak baik, tidak benar, mereka meresa tersakiti. Dengan demikian mereka bisa dipengaruhi pengajar-pengajar paham-paham radikal yang mengarah pada kekerasan. Saya sangat mendukung usaha deradikalisasi, untuk itu Prabowo-Sandi manakala kita memimpin pemerintahan kita akan benar-benar investasi besar-besaran pada pendidikan, kesehatan, untuk memmbantu rakyat paling bawah, paling miskin. Kita akan membantu pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, guru-guru dimana-mana harus kita perbaiki, kapasitasnya, kualitas hidupnya dengan demikian mereka yang akan bisa mempengaruhi pendidikan, pengajaran, pembangunan iklim yang terbaik untuk suasana tidak putus asa, suasana tidak merasa benci, tidak merasa tersakiti

Sandiaga: Kita juga harus melihat program-program kontraradikalisasi pada masyarakat luas. Bagaimana kita melakukan kontra ideologi, kontra narasi dan juga kita lakukan kontra propaganda. Banyak sekali masayarakat yang tidak bisa merasakan masa depan yang cerah akhirnya terpapar karena kebutuhan ekonominya. Oleh karena itu Prabowo-Sandi akan melihat peta-peta di mana risiko ini timbul berdasarkan ideologi, motivasi,dan psikologinya. Kita harus hadir untuk mereka memastikan tidak terjerumus ke terorisme , Itu yang menajadi komitmen adil makmur bersama Prabowo-Sandi.

Paslon 1 menanggapi:

Ma'ruf: Deradikalisasi itu dari mereka yang sudah terpapar mengembalikan ke jalan yang lurus. Oleh karena itu, caranya apa yang menyebabkan dia radikal. Kalau itu karena paham keagamaan yang menyimpang. Maka yang harus kita doktrinkan bagaimana meluruskan paham keagamaannya yang menyimpang itu. Kalau itu disebabkan faktor ekonomi, sosial maka pendekatannya adalah melalui pemberian lapangan kerja dan santuan yang bisa mengembalikan mereka ke jalan lurus. Saya kira ini yang perlu kita kaji betul kenapa mereka jadi radikal.

Paslon 2 menanggapi

Prabowo: Tadi sudah kita singgung sebab musabab terorisme untuk itu negara kita harus kuat, swasembada pangan, tidak tergantung bangsa lain, energi, air. Dan angkatan perang kita harus kuat, polisi harus kuat, intelijen kita harus kuat. Kita harus bisa mendeteksi sebelum terjadi terorisme, jangan menunggu. Ini perlu investasi. Saya merasa, ya ini bukan salah siapa-siapa, mungkin kelengahan banyak pemerintah. Tapi saya akan meningkatkan investasi di bidang polisi, intelijen, dan angkatan bersenjata. Angkatan perang kita harus kita perkuat supaya kita bisa tahan

18 Januari 2019 00:54 WIB

Cara Jokowi Vs Prabowo Mewujudkan Birokrasi Bebas dari Korupsi

Segmen 3

Sesi 2 Tema Korupsi

Paslon 2: Amplop D
Panelis: Birokrasi merupakan ujung tombak negara untuk memmnuhi hak-hak warga dan pembenahan birokrasi merupakan salah satu upaya untuk memberantas korupsi. Bagaimana langkah-langkah Anda untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi?

Prabowo: Berkali-kali saya utarakan di ruang publik, akar masalahnya adalah bahwa penghasilan para pegawai negeri, para birokrat-birokrat itu kurang, tidak realistis. Kalau saya memimpin negara ini, saya akan perbaiki kualitas hidup semua birokrat dengan realistis. Kemudian bertanya uangnya darimana? Saya akan tingkatkan tax ratio yang sekarang ada di 10% bahkan lebih rendah saya akan kembalikan minimal 16% tax ratio. Berarti kita akan mendapat mungkin US$60 miliar lebih. dengan demikian saya akan memperbaiki gaji-gaji semua pejabat birokrat dan semua pegawai negeri. Saya kira dengan kita tingkatkan gajinya dengan signifikan, perbaiki kualitas hidup jamin kebutuhan-kebutuhan dia, kalau dia masih korupsi ya kita harus tindak sekeras-kerasnya. Kalau perlu kita contoh tindakan drastis negara lain. Mungkin kita taruh dimana, mungkin pulau terpencil, suruh tambang pasir terus-menerus mungkin. Jadi kita perbaiki penghasilannya, itu yang kita perlukan tidak masuk akal pejabat begitu penting tapi penghasilannya sedikit. Tapi setelah itu kita awasi dengan ketat dengan segala senjata, instrumen, perangkat yang kita miliki, inspektorat, pengawas, tadi saya sebut polisi, kejaksaan, KPK. Kami akan perkuat KPK. Kami akan buat KPK-KPK didaerah, provinsi-provinsi. Kami akan tambah anggaran KPK. KPK harus jadi penegak antikorupsi di negara ini.

Sandiaga menambahkan: Benahi pencatatan aset negara. Itu penting

Paslon 1 menanggapi

Jokowi: Saya tidak setuju apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo karena kita tahu gaji ASN kita menurut saya sudah cukup, dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar. Yang penting sekarang menurut saya adalah perampingan birokrasi. Kemudian ada merit sistem. Rekrutmen putra-putri terbaik melalui merit sistem. Mutasi dan promosi sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan integritas, sesuai dengan rekam jejak. Kedua, ada pengawasan internal yang kuat, ini pentin sekali dan tentu saja pengawasan eksternal, baik dari masyarakat, baik dari media, komisi ASN. Penting sekali pengawasan internal untuk perbaikan birokrasi yang bersih

Paslon 2 menanggapi

Prabowo: Saya kira terus masalahnya yang saya lihat dan pelajari kasus banyak negara adalah tadi walaupun ada tunjangan dan macem-macem yang disebut untuk kinerja, tapi tetap ada ketakutan para birokrat akan masa depan mereka jadi di situlah terjadi sikap ragu-ragu dan tidak kuat mendapat godaan mendapatkan tawaran-tawaran dari swasta untuk bertindak di luar kepentingan rakyat, kepentingan umum

Sandiaga: Dengan membenahi aset pencatatan negara, saya pernah pengalaman di DKI bahwa kita bisa dapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian itu digunakan dengan memotivasi para ASN, menggunakan teknologi informasi, kalau kita sudah tau aset kita mungkin akan lebih sulit untuk dikorupsi kedepannya.

18 Januari 2019 00:51 WIB

Ini Resep Jokowi & Prabowo Atasi Politik Biaya Tinggi

Segmen 3

Paslon 1: Amplop A

Panelis: Untuk menduduki jabatan publik seringkali dibutuhkan biaya yang sangat tinggi sehinggga setelah menduduki jabatan perilaku korupsi kerap tidak dapat dihindarkan. Apa strategi Anda mengatasi politik berbiaya tinggi ini?

Jokowi: Prinsipnya rekrutmen itu harus berbasis kepada kompetensi bukan finansial dan bukan nepotisme. Oleh sebab itu, untuk pejabat-pejabat birokrasi, rekrutmen harus dilakukan transparan, sederahana dengan standar-standar yang jelas dan untuk jabatan-jabatan politik perlu sebuah penyederhanaan sistem di dalam sistem kepartaian kita sehingga Pemilu menjadi murah. Pejabat-pejabat tidak terbebani oleh biaya-biaya pemilu sehingga kita harapkan kita bisa memangkas politik uang, bisa memangkas suap, bisa memangkas korupsi, dan kita bisa mendapatkan pejabat-pejabat publik yang memiliki integritas, yang memiliki kapasitas yang baik dan kita harapkan dengan rekrutmen-rekrutmen ini, jabatan-jabatan baik bupati, bauk walikota, baik itu gubernur dan seterusnya. Kita akan dapatkan putra- putri terbaik karena memang rekrutmennya berjalan transparan, akuntabel, dan bisa semua orang bisa melihat. Sekarang sudah kita lakukan, contohh rekrutmen ASN kita dilakukan secara terbuka. Semuanya bisa cek, hasilnya bisa cek, anak saya tidak bisa diterima disitu karena memang tidak lulus.

Tanggapan Paslon 2
Prabowo: Jadi kalau kami menilai perlu ada langkah-langkah yang lebih kongkret, praktis, dan segera. Sebagai contoh bagaimana bisa seorang gubernur gajinya Rp8 juta. Kemudian dia mengelola provinsi, umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia, dengan APBD yang begitu besar. Jadi ini hal-hal yang tidak realistis. Saya kira seorang kepala pemerintah/eksekutif kalau memang benar-benar berniat untuk memperbaiki itu, kita harus segera berani melakukan terobosan-terobosan supaya penghasilan para pejabat publik itu sangat besar. Kemudian kita potong semua kebutuhan-kebutuhan kampanye, sebagai contoh TV adalah milik rakyat dunia maya. Jadi kita tidak boleh terlalu banyak bayar untuk muncul di TV, demikian juga radio, balih0-baliho di kota-kota.

Tanggapan Paslon 1
Jokowi: Tadi sudah saya sampaikan bahwa rekrutmen yang berbasis kompeternsi dan bukan finansial menjadi kunci. Contoh, saya sendiri. Waktu pemilihan walikota saya betul-betul gunakan anggaran sangat kecil. Partaipun waktu pemilihan gubernur di DKI Jakarta, saya tidak mengeluarkan uang sama sekali dan Pak Prabowo pun tahu mengenai itu, ketua partai pendukung pun tahu mengenai itu. Tetapi memang ini sekali lagi memerlukan sebuah proses yang panjang. Artinya apa? Pergerakan politik itu bisa dimulai dari relawan, bisa dimulai dari keinginan-keinginan publik mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik tanpa mengedepankan finansial.

17 Januari 2019 23:23 WIB

Prabowo Sebut Terorisme Lahir karena Ketidakadilan dan Keputusasaan

Calon Presiden Prabowo Subianto menganggap benih terorisme dan radikalisme lahir karena rasa ketidakadilan dan keputusasaan. Mereka merasa tersakiti, kemudian dipengaruhi pengajar radikal.

Prabowo mengatakan bahwa dia mendukung deradikalisasi. Demi tekan itu, dia bersama Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno bakal investasi maksimal.

“Kita akan benar-benar investasi besar-besaran dalam pendidikan dan kesehatan. Kita bantu madrasah-madrasah dan pesantren-pesantren,” katanya saat acara debat capres dan cawapres di Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Saat masih muda, Prabowo menceritakan bahwa dia spesialis dalam antiteror. Oleh karena itu dia paham betul seluk-beluk terorisme.

“Saya tahu terorisme adalah dikirim dari negara lain dan sering dibuat menyamar bahwa seolah terorisme adalah orang islam. Padahal bisa dilakukan bukan Islam atau orang Islam,” jelasnya.

Sementara itu Sandi menuturkan bahwa akan mendeteksi setiap lokasi yang terpapar paham deradikalisasi.

“Prabowo-Sandi akan peta-peta di mana risiko ini timbul sehingga mereka bisa selamat dari paparan,” ucapnya.

17 Januari 2019 23:17 WIB

Prabowo Serang Soal Kisruh Impor Mendag Vs Mentan, Ini Jawaban Jokowi

Tanya-jawab antar capres

Prabowo bertanya: Kita ketahui bersama bahwa masalah korupsi dan konflik kepentingan erat hubungannya. Bagaimana pemandangan bapak tentang konflik kepentingan apakah bisa menyakini, menjamin pejabat yang bapak pekerjakan tidak punya kepentingan pribadi atau kelompok dari kebijakan yang diambil. Seperti impor beras gula dan komoditas yang rugikan petani kita?

Jokowi menjawab: Saya sampaikan bahwa apakah tidak atau ada kepentingan pejabat kalau memang ada dan bapak punya bukti kuat, jalankan saja mekanisme hukum. Laporkan saja KPK, polisi, Kejaksaan. Tapi bahwa pemerintah, kami semua ingin sederhana, seperti kita sudah bangun OSS. Dengan OSS orang yang dulu ingin cari izin bertahun-tahun. Izin sekarang bapak datang ke OSS coba tunggu 2 jam, izin-izin akan keluar dan bisa langsung mulai usaha. Kita lakukan perbaikan sistem, sederhanakan sistem sehingga peluang korupsi tidak ada. Ada pengawassan manajemen controling yang baik.

Prabowo: yang bingungkan kami menteri bapak bersebrangan. Ada yang bilang produksi beras cukup tapi ada yang impor beras. Ini membingungkan rakyat?

Jokowi: Dalam rapat-rapat menteri-menteri debat saya dengarkan ada yang mau impor ada yang tidak. Kalau sudah diputuskan ya harus dijalankan. Kalau menteri sama semua malah enggak bagus, tidak ada kontrol. Menteri-menteri nggak usah harus sama, beda nggak apa-apa. Kalau sudah rampung debat baru saya putuskan impor atau enggak. Menurut saya biasa. Menurut saya itu baik karena ada saling kontrol.

17 Januari 2019 23:07 WIB

Isu Disabilitas: Jokowi Sebut Kesetaraan Dijamin UU, Sandi Angkat Kisah Zulfan Difabel Mentor Bisnis

TEMA II HAM

Pertanyaan #2 Amplop C
Kelompok penyandang disabilitas masih sering mengalami diskriminasi terkait dengan kesejahteraan, fasilitas publik, serta hak-hak politik. Bagaimana Anda memahami isu disabilitas dan apa program Anda untuk memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas?

Jawaban Jokowi: Setelah keluar UU tentang penyandang disabilitas pada tahun 2016, saya melihat bahwa paradigma terhadap kaum disabilitas ini sudah berubah. Yang sebelumnya adalah bantuan sosial adalah kedermawanan yang harus kita berikan kepada mereka, tetapi yang sekarang dengan UU yang baru , kita melihat paradigmanya adalah pemenuhan hak-hak. Pemerintah, kita sudah memberikan fasilitas-fasilitas untuk pemenuhan hak itu. Baik pemenuhan hak untuk pekerjaan, untuk perumahan, untuk fasilitas umum yang ramah terhadap disabilitas meskipun juga baru di beberapa kota tapi sudah kita mulai. Kemudian juga yang berkaitan dengan kesetaraan bisa saya beri contoh, kami dalam event Asian Para Games, ini event disabilitas terbesar di Asia, kita juga memberikan bonus yang sama dengan atlet yang berlaga di Asian Games. Contoh misalnya, yang mendapatkan emas dapat 1,5 miliar, yang dapat perak bisa kita berikan bonus 500 juta, yang dapat perunggu kita beri bonus 250 juta. Sama seperti atlet-atlet yang berlaga di Asian Games. Artinya keseteraan itu betul-betul kita berikan kepada kaum disabilitas yang mulai sekarang ini kita terus perhatikan mereka.

Tanggapan Sandi: Zulfan Dewantara seorang teman difabel yang kami temui adalah insipirasi Prabowo-Sandi. Beliau bukan mencari kerja tapi menciptakan lapangan kerja. Beliau menjadi mentor bisnis online dan ratusan murid. Kesetaraan tadi bukan hanya kesetaraan akses infrastuktur, atau akses terhadap pendidikan dan kesehatan, tapi juga akses untuk bisa maju, mendapat peluang untuk membuka lapangan pekerjaan. Prabowo Sandi berkomitmen, kita akan memastikan putra-putri terbaik bangsa yang difabel hidup untuk memenuhi potensinya. Mereka bukan menjadi beban sama sekali. Mereka tidak butuh belas kasihan. Mereka membutuhkan kesetraaan. Memastikan mereka mendapatkan peluang lapangan pekerjaan, peluang untuk hidup yang lebih baik, dan peluang untuk menjadikan keluarga mereka keluarga yang sejahtera.

Tanggapan Balik Jokowi: Saya kira contoh-contoh yang telah diberikan Pak Sandi tadi banyak sekali. Tak hanya di satu bidang tapi banyak bidang, kaum disabilitas itu betul-betul sekarang ini sudah setara. Artinya kita sangat menghargai semua prestasi yang telah mereka kerjakan dan juga hasil-hasil karya yang telah mereka kerjakan. Saya kira tadi apa yang disampaikan Pak Sandi mirip dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi.

Ma'ruf Amin: Saya kira yang penting lagi membangun budaya masyarakat untuk memberikan penghormatan kepada kelompok disabilitas. Menyamakan perlakuan baik yang disabilitas maupun non-disabilitas

17 Januari 2019 23:02 WIB

Sandi Angkat Kisah Nelayan Dipersekusi, Jokowi Sebut Nuduh-nuduh

TEMA II HAM
Pertanyaan #1 Amplop E

Indonesia adalah negara yang sangat beragam dari sisi agama, etnis, golongan, dan pandangan politik. Namun dalam kenyataan masih terjadi diskriminasi dan persekusi. Dari sisi HAM, apa strategi Anda untuk mengatasi masalah masalah ini?

Jawaban Prabowo: Tadi saya sudah katakan, dalam sistem bernegara seorang kepala negara disebut vice excecutive, kepala kepala eksekutif. Berarti. seorang kepala negara, presiden adalah, tadi saya sebut vice-law enforcement officet. Dia adalah petugas penegak hukum yang tertinggi di negara ini. Karena itu saya akan menatar seluruh aparat penegak hukum, saya akan instruksikan, saya akan tegaskan bahwa tidak boleh diskriminasi terhadap suku apapun, agama apapun, etnis apapun. Jadi intinya adalah, aparat itu tanggung jawab kepala eksekutif. Jadi kita harus jamin kalau ada pejabat yang menyimpang saya akan pecat.

Tambahan Sandi: Dalam kunjungan ke seribu titik, lokasi, bertemu masyarakat saya menemukan hal-hal yang sangat membuat kita miris. Bahwa ada Kisah Pak Najib, seorang nelayan di pantai pasir putih Cilamaya, di Karawang. Beliau mengambil pasir untuk menanam di mangrove, di hutan bakau. Beliau dipersekusi, dikriminalisasi. Banyak persekusi dan kriminalisasi ini tidak terpantau, dan hanya kita lihat yang besar-besar saja yang naik. Sementara kasus-kasus yang berdampak kepada masyarakat, orang-orang kecil, wong cilik tidak ditangani dengan baik.
Di bawah prabowo-sandi hukum harus ditegakkan untuk rakyat kecil. Kita harus menghadirkan kesejahteraan kepada mereka, jangan hukum ini dipakai untuk memukul lawan, tapi melindungi kawan. Kita pastikan hukum ini tegak lurus. Supremasi HAM harus kita pastikan hadir di Indonesia. Di bawah Prabowo-Sandi HAM akan kita tegakkan, dan ini harga mati buat kita. Adil makmur bersama Prabowo-Sandi.

Tanggapan Jokowi: Keragaman, perbedaan-perbedaan, baik beda suku, beda agama, beda tradisi, beda bahasa daerah adalah sudah menjadi sunnatullah. Sudah menjadi hukum Allah yang diberikan kepada bangsa kita Indonesia. Dan aset terbesar bangsa ini adalah persaudaraan. Aset terbesar bangsa ini ada persatuan. Aset terbesar bangsa ini adalah kerukunan. Oleh sebab itu saya selalu mengajak, marilah kita menjaga ukhuwah islamiyah kita, menjaga ukhuwah fathoniyah kita. Karena persatuan, persaudaraan adalah aset terbesar bangsa yang kita cintai ini. Kalau memang ada persekusi, tadi Pak Sandi nuduh-nuduh lagi. Ya, gampang sekali. Laporkan. Saya akan perintahkan tindak tegas pelaku tersebut.

Tanggapan Sandi: Pak presiden yang saya hormati, saya tidak menuduh.Yang kami sampaikan adalah cerita-cerita yang kami tampung dalam kunjungan kita bertemu dengan masyarakat. Kami ingin menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat, hak asasi manusia kita pikir definisi-definisi yang besar. Tapi untuk masyarakat kecil itu adalah hak mendapatkan lapangan pekerjaan. Seperti dijamin oleh konstitusi kita. Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 2. Bahwa setiap masyarakat wajib mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak. Itu yang ingin kami hadirkan. Kami ingin buka lapangan kerja seluas-luasnya. Rakyat berjuang untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Mereka menginginkan mata pencaharian dan biaya yang terjangkau. Prabowo-sandi akan berpihak kepada rakyat. Prabowo-Sandi akan memastikan bahwa HAM juga mencakupi akses terhadap pendidikan, terhadap kesehatan, dan terhadap mata pencaharian yang baik. Demikian bapak presiden.

 

17 Januari 2019 22:52 WIB

Jokowi-Prabowo Saling Sentil dalam Isu HAM

SEGMEN #2

TEMA I
HUKUM

Pertanyaan #2 Amplop A

PDi masyarakat kerap dipertentangkan antara ketegasan penegakan hukum dengan isu HAM. Dalam konteks seperti apa penegakan hukum harus dikedepankan, dan dalam konteks apa HAM yang harus mendapat perhatian. Jawaban harap menuju pada kasus-kasus konkret agar dapat secara jelas menggambarkan permasalahan yang dihadapi. Waktunya adalah dua menit dari perkataan pertama.

Jawaban Jokowi: Jangan mempertentangkan antara HAM dan penindakan hukum. Penindakan hukum yang sesuai dengan prosedur. Itu bukan pelanggaran HAM. Misalnya penahanan terhadap tersangka, memang itu merampas kemerdekaan seseorang. Tapi penegakan hukum itu melindungi masyarakat. Jadi kalau ada tersangka korupsi misalnya, ditahan, itu bukanpelanggaran HAM. Itu memang prosedur dan kita ingin aparat kita tahu bahwa itu dilakukan agar misalnya tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Yang kedua, mungkin calon tersangka tidak melarikan diri. Dan jika ada pelanggaran hukum, yang melanggar prosedur, penindakan hukum yang melanggar prosedur. Silakan, ada mekanisme yang bisa kita tempuh, lewat praperadilan misalnya. Jadi sekali lagi jangan dipertentangkan antara penegakan hukum dan HAM. Mungkin pak Kyai bisa menambahkan.

Tambahan Ma'ruf: Ya saya sudah menambah. Saya mendukung pernyataan Pak Jokowi.

Tanggapan Prabowo: Kami ingin bertanya. Bahwa bapak kan sudah memerintah selama 4 tahun lebih. Yang kita ketemukan ada perasaan di masyarakat bahwa kadang-kadang aparat itu berat sebelah. Sebagai contoh kalau ada kepala daerah, gubernur gubernur yang mendukung paslon nomor satu itu menyatakan dukungan tidak apa-apa. Tapi ada kepala desa di Jawa Timur menyatakan dukungan kepada kami, sekarang ditahan Pak, ditangkap. Jadi saya kira ini juga suatu perlakuan tidak adil, juga menurut saya pelanggaran HAM, karena menyatakan pendapat itu dijamin oleh undang-undang dasar pak. Jadi sebetulnya siapapun boleh menyatakan pendapat, dukungan siapapun. Saya kira ini yang kami mohon Bapak perhitungkan, mungkin juga ada anak buah bapak yang mungkin berlebihan.

Tanggapan Jokowi: Ya jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo. Karena kita ini adalah negara hukum, ada prosedur hukum, ada mekanisme hukum yang bisa kita lakukan. Kalau ada bukti sampaikan saja ke aparat hukum. Jangan kita ini, kita ini sering grusa-grusu untuk menyampaikan sesuatu. Misalnya apa jurkamnya Pak Prabowo, misalnya ini, katanya dianiaya, mukanya babak belur. Kemudian konferensi pers bersama-sama, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik. Ini negara hukum, kalau ada bukti-bukti, silakan lewat mekanisme hukum. Laporkan dengan bukti-bukti yang ada. Gampang sekali kok. Gampang sekali. Negara hukum ini. Kenapa harus menuduh-nuduh seperti itu.

17 Januari 2019 22:47 WIB

Prabowo Vs Jokowi Beda Pandangan Soal Harmonisasi Pusat-Daerah

SEGMEN #2

TEMA I
HUKUM
Pertanyaan #1 Amplop B

Kepastian hukum sangat penting bagi warga, pelaku usaha, dan jalannya pemerintahan. Namun ternyata banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, serta tidak harmonisnya peraturan di tingkat pusat serta daerah. Apa strategi anda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akan dimulai Ketika anda menjawab waktunya adalah 2 menit.

Prabowo: Kami akan menegakkan badan pembinaan hukum nasional, kami akan perkuat dengan pakar-pakar hukum yang terbaik, untuk melakukan sinkronisasi, penyelarasan sehingga undang-undang, peraturan peraturan di pusat tidak bertabrakan dengan peraturan-peraturan di daerah. Ini sulit, ini pekerjaan besar, tapi harus kita lakukan supaya ada kepastian hukum. Supaya semuanya tahu sistem hukum di Indonesia, dan hukum itu bekerja untuk semuanya.

Sandi: Partisipasi publik juga sangat penting. Kami akan melibatkan para ahli, baik dari universitas di pusat maupun di daerah. Karena banyak sekali produk-produk hukum ini juga diterbitkan oleh pemerintah daerah maupun DPRD. Jadi kami akan memastikan bahwa pekerjaan besar ini harus dipimpin oleh pemimpin utama yaitu presiden dan wakil presiden. Kami akan bertanggung jawab untuk memastikan harmonisasi dan sinkronisasi ini bisa menghadirkan kepastian hukum. Sehingga kepastian hukum itu bisa dirasakan menghadirkan keadilan, bukan hanya untuk orang kaya, tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat.
Kami ingin juga pastikan bahwa hukum itu bisa menghadirkan satu peluang untuk berinvestasi. Untuk membuka lapangan kerja. Negeri yang kaya raya ini, negeri yang luar biasa gemah ripah loh jinawi ini masih menyisakan banyak masalah. Lapangan kerja susah didapat, peluang usaha susah dilakukan oleh masyarakat karena ketidak pastian hukum. Di bawah prabowo-sandi hukum harus ditegakkan dan dalam waktu yang singkat harus kita sinkronkan dan ciptakan harmonisasi. Kepastian hukum akan meningkatkan investasi, lapangan kerja akan tercipta, kesejahteraan akan dirasakan oleh masyarakat. Kami berkomitmen kepastian hukum ini akan menjadi prioritas di bawah Indonesia Menang, Prabowo-Sandi, adil makmur di periode 2019-2024.

Tanggapan
Jokowi: Kami berbeda dengan Pak Prabowo dan Pak Sandi. Penting sekali harmonisasi regulasi kita. Oleh sebab itu kami akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi. Baik yang ada di GBHN, di Dirjen Perundang-Undangan, dan fungsi-fungsi legislasi yang ada di semua kementerian. Akan kita gabungkan dalam badan yang namanya Pusat Legislasi Nasional. Sehingga kontrol langsung oleh presiden, satu pintu, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Perda-perda yang ada di daerah-daerah juga harus berkonsultasi, agar tidak tumpan tindih. Konsultasi ke Pusat Legislasi Nasional. Yang kedua, akan kita sederhanakan semuanya. Sehingga apabila ada tumpang tindih, langsung kelihatan dan bisa kita lakukan revisi dengan baik.

Tanggapan Balik
Prabowo: Kalau saya kok tidak lihat perbedaannya. Karena memang pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penyelarasan dan juga untuk melakukan perbaikan, kemudian juga menghasilkan produk-produk itu. Ini tugas pemerintah.

Pemerintah adalah, presiden adalah Vice Law Enforcement Officer. Adalah penanggung jawab pelaksanaan dan penegakan hukum. Itu tanggung jawab presiden. Jadi saya tidak mempersoalkan itu. Tapi yang jelas kenyataannya sekarang tumpang tindih, menumpuk begitu banyak peraturan. Perlu ada bantuan pakar-pakar untuk membantu pemerintah. Mempercepat ini masalah semua. Kita ingin percepatan urusan. Selalu di Indonesia masalah terlalu banyak, masalah terbesar. Kita ingin terobosan-terobosan, itu jawaban saya.

17 Januari 2019 21:59 WIB

Prabowo Sindir Aparat Berat Sebelah, Jokowi Serang Hoaks Ratna Sarumpaet

Babak 2 dan 3

Kedua kubu disediakan waktu selama 31 menit dalam debat dengan metode pertanyaan terbuka, dari amplop yang dipilih dan dibacakan moderator sesuai kisi-kisi yang telah diberikan kepada kedua paslon. 

Pertanyaan pertama seputar ketegasan dalam hukum dan HAM.

Jawaban Jokowi: Jangan pertentangkan HAM dan penindakan hukum. Penindakan hukum sesuai prosedur bukan pelanggaran HAM. Penegakkan hukum melindungi masyarakat. Misal, koruptor ditahan itu bukan pelanggaran HAM itu prosedur hukum. Itu dilakukan agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti dan melarikan diri. Jika ada pelanggaran hukum melanggar hukum silahkan ada mekanisme yang bisa kita tempuh lewat praperadilan.

Ma'ruf: Saya tidak menambahkan. Saya dukung pernyataan Jokowi.

Jawaban Prabowo: Penegakan hukum tidak boleh diskriminatif. Contohnya saat ada kepala daerah yang menyatakan dukungan ke capres nomor 2 maka itu ditindak. Tapi ketika ada kepala daerah mendukung calon nomor 1, maka itu dibiarkan. Jadi aparat penegah hukum tidak boleh berat sebelah.

Sandi menambahkan:  bahwa di Indonesia banyak produk hukum diteribitkan pusat, pemda dan DPRD. Kami akan bertangungjawab harmonisasi dan sinkronisasi untuk menghadirkan keadilan hukum dan menghadirkan keadilan untuk seluruh lapisan masyarakat. Kepastian ini untuk menghadirkan kepastain investasi, peluang kerja dan lapangan usaha.

di bawah Prabwo-Sandi hukum harus ditegakkan, kepastian hukum akan meningkatkan kepastian investasi menuju Indonesia menang. Prabowo-Sandi adil makmur.

Tanggapan Jokowi soal aparat berat sebelah:

Jokowi: Jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo. Karena kita ini negara hukum ada prosedur hukum, mekanisme hukum kalau ada bukti sampaikan ke aparat. Jangan kita grusa-grusu, misalnya jurkam Pak Prabowo katanya dianiaya, mukanya babak belur, akhirnya apa yang terjadi ternyata operasi plastik. Kalau ada bukti silahkan lewat mekanisme hukum. Gampang sekali, kenapa harus nuduh-nuduh seperti itu. (Denis Riantiza)

17 Januari 2019 21:38 WIB

Ini Pemaparan Visi Misi Prabowo-Sandi

Paparan visi misi Prabowo-Sandi:

Prabowo memaparkan: Visi kami, kami beri nama Indonesia Menang. Indonesia Menang karena sekarang kita rasakan indikator-indikator menunjukkan bahwa kita berada di posisi yang tidak begitu menguntungkan.

Di dunia ini ada 200 negara kurang lebih, disebutkan 30 sangat berhasil, 30 sangat tidak berhasil dan miskin, sisanya berada di tengah-tengah. Ciri-ciri negara yang berhasil adalah harus swasembada pangan, bahan bakar, dan air bersih dan juga lembaga-lembaga pemerintahan harus kuat terutama lembaga penegak hukum. Hakim jaksa dan polisi harus unggul, harus baik dan harus tidak boleh sama sekali diragukan integritasnya.

Oleh karena itu, kami dalam masalah hukum HAM Korupsi dan terorisme, kami ingin menyelesaikan dari muara permasalahan. Muara masalah menurut kami adalah kita harus cukup uang untuk menjamin kualitas hidup semua petugas yang punya wewenang sehingga dia tidak bisa dikorupsi, dia tidak bisa digoda oleh godaan koruptor atau yang ingin menyogok dia. Itu adalah strategi kami.

Kita bisa mengatasinya secara represif menurut kami penyelesaiannya harus dari akar masalah. Gaji hakim kita harus hebat supaya dia tidak terpengaruh demikian pula jaksa dan polisi.

Untuk itu kita harus menguasai sumber-sumber ekonomi Indonesia. Itu saya kira strategi utama kita. Kita yakin dengan lembaga-lembaga yang bersih, dan kuat kita bisa menegakkan kepastian hukum untuk semua.

Bukan hukum buat orang kuat atau orang kaya saja. Saya kira itu tekad kami. Keadilan untuk semua keamanan untuk semua kemakmuran untuk semua. Saya kira demikian.

Sandiaga menambahkan: hukum yang tidak tebang pilih yang tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, hukum yang memberi kepastian sehingga membuka peluang ekonomi. Menciptakan lapangan kerja. Kita pastikan juga hukum tersebut menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Banyak masyarakat masih mengeluh. Saya kira itu PR kita dan bersama Prabowo-Sandi kita pastikan penegakan hukum, tidak ada korupsi lagi. Kita pastikan indonesia jaya.

17 Januari 2019 20:40 WIB

Jokowi Paparkan Visi Misi "Indonesia Maju"

Debat dimulai. pada 23 menit dan 15 detik pertama, pasangan pasangan capres cawapres, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memaparkan visi misi mereka di depan publik mengenai HAM, korupsi, dan terorisme. Masing-masing kubu hanya memiliki waktu selama 12 menit untuk memaparkan visi misinya.

Pemaparan visi misi dimulai oleh Jokowi sebagai berikut:

Seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Visi kami adalah Indonesia maju. Kami tawarkan optimisme dan masa depan Indonesia yang berkeadilan. Saya yakin semakin maju sebuah negara maka penegakan hukum dan HAM semakin baik.

Bukan hanya hak sipil politik tapi pemenuhan hak ekonomi dan budaya menjadi pilihan kami memajukan Indonesia. Akses pendidikan, pelayanan kesehatan, permodalan, dan hak pembangunan merupakan cara pemenuhan HAM yang mendasar.

Pelanggaran HAM masa lalu tidak mudah karena masalah kompleksitas hukum dan pembuktian terlalu jauh tapi kami berkomitmen menyelesaikan masalah HAM ini. Untuk menjamin hak-hak tersebut negara harus mereformasi kelembagaan kita.

Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Penegakkan hukum harus tegas. Upaya pemberantasan korupsi yang didorong dengan sinergi kerjasama KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Terakhir kita harus mewaspadai ancaman terorisme. (Denis Riantiza)

17 Januari 2019 20:22 WIB

Para Kandidat Jokowi-Ma'ruf Vs Prabowo-Sandi Tampil ke Pentas Debat

Pasangan nomor urut 01, calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Ma'ruf Amin dan rivalnya pasangan nomor urut 02, calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga S. Uno tampil ke pentas debat yang dipandu oleh Ira Koesno dan Imam Priyono.

Pasangan Jokowi-Ma'ruf mendapatkan giliran pertama memaparkan visi misi dan program kerjanya dengan tema "Indonesia Maju". Lalu, pemaparan dilanjutkan Prabowo yang mengangkat tema "Indonesia Menang".

17 Januari 2019 19:57 WIB

Pendukung Jokowi Vs Prabowo Sudah Siap di Ruang Debat

Para pendukung dari kubu nomor urut 01, calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Ma'ruf Amin; dan pendukung nomomr urut 01, Calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga S. Uno, sudah bersiap di lokasi debat untuk mendukung pasangan capres masing-masing, yang hadir lengkap dengan atributnya.(Abdullah Azzam/Bisnis).

1. Pendukung Jokowi-Ma'ruf

2. Pendukung Prabowo-Sandi

17 Januari 2019 19:51 WIB

Didampingi Istri, Jokowi-Ma'ruf Tiba di Hotel Bidakara

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin akhirnya tiba di lokasi debat pemilihan presiden yang berlokasi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com, pasangan ini tiba di lobby hotel pukul 19.51 wib. Keduanya terlihat kompak mengenakan kemeja warna putih. Jokowi memakai celana bahan hitam, sementara itu Ma'ruf Amin tak lupa mengenakan sarung berwarna coklat bernuansa putih.

Berada di dua mobil yang beriringan, Jokowi dan Ma'ruf didampingi istri. Ibu Negara Iriana Joko Widodo terlihat anggun dengan rambut disanggul dan memakai kebaya putih dan kain tradisional.

Sementara itu, istri Ma'ruf Amin Wury Estu Handayani memakai baju muslim putih dan jilbab Syar'i warna coklat.

Dua pasangan suami istri menyapa wartawan dengan berdiri di Wall of Fame yang disediakan oleh KPU. Namun, mereka tak mengucap sepatah kata dan langsung memasuki Ball Room Hotel Bidakara.

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat perdana yang mengangkat tema Penegakan Hukum, Pemberantasan Korupsi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Penanggulangan Terorisme. Debat disiarkan secara langsung dari Gedung Bidakara, Jakarta Selatan pada Kamis (17/1/2019).

17 Januari 2019 19:43 WIB

Jokowi-Ma'ruf Tiba di Hotel Bidakara

Pasangan nomor urut 01, calon presiden Joko WIdodo dan calon wakil presiden Ma'ruf Amin juga tiba di Hotel Bidakara Jakarta, yang menjadi lokasi perhelatan Debat Capres putaran pertama pada Kamis 17 Januari 2019 ini. 

17 Januari 2019 19:39 WIB

Prabowo-Sandi Tiba di Lokasi Debat

Pasangan nomor urut 02, calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga S. Uno tiba di lokasi debat Pilpres pertama pada 17 Januari 2019 ini yang digelar KPU di Hotel Bidakara, Jakarta.

17 Januari 2019 19:38 WIB

Sandiaga Uno: Semua Sudah Dipersiapkan dengan Baik

Pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno terlihat hadir lebih dulu daripada paslon nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

Menurut pemantauan Bisnis, keduanya hadir pukul 18.57 WIB dengan mengenakan setelan jas mirip seperti foto mereka di surat suara.

Ketika Prabowo memasuki gedung, Sandi terlihat santai ditemani istrinya Nur Asia, yang mendampingi Sandi memakai jas hitam ketika keluar dari mobil.

"Semua sudah dipersiapkan dengan baik," ujar Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno, sembari tersenyum, berjalan santai memasuki Gedung Bidakara.

Seperti diketahui, Debat Pilpres 2019 putaran pertama, akan dimulai pukul 20.00 WIB dengan mengangkat empat tema yaitu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

17 Januari 2019 19:27 WIB

Sebelum Debat, Prabowo-Sandi Salat Maghrib Berjamaah & Doa Bersama

Sebelum menuju lokasi berlangsungnya Debat Pertama Pilpres 2019 di Hotel Bidakara Pancoran Jakarta Selatan, pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomer urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi).

Prabowo-Sandi dan rombongan yang menyertainya, berkumpul untuk menggelar doa bersama dengan anak yatim dan salat maghrib berjamaah di kediaman Capres Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Jadi bapak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno sebelum berangkat ke sana, yang menjadi tradisi kita ya salat maghrib bersama, kemudian doa bersama," kata Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Chusni Mubarok di kediaman Capres Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

Selain Prabowo dan Sandiaga Uno, doa bersama dan salat magrib berjamaah itu juga diikuti oleh para pimpinan dan anggota BPN serta para tokoh dan pemuka agama seperti Kiai Rosyid dari Sukabumi dan Ustaz Sambo.

"Tadi kita salat maghrib berjamaah di pimpin oleh Kiyai Rosyid dan kami semua membaca sholawat Asyghil dan membaca doa Yunus bersama. Agar perjuangan Pak Prabowo dan Pak Sandi serta kita semua diberikan kemudahan oleh Allah swt," ungkap Chusni, dalam pernyataan pers media center Prabowo-Sandi, Kamis malam.

Selain itu, paparnya, di beberapa titik secara spontanitas para relawan dan juga kader partai politik koalisi Indonesia Adil Makmur juga mengadakan doa bersama, doa bersama anak yatim sebelum nonton bareng.

"Intinya memohon diberikan kelancaran. Ini tidak tentang menang kalah debat, tapi ini tentang menyajikan yang terbaik buat bangsa," kata Ketua DPP Partai Gerindra itu.

Chusni menjelaskan, doa bersama yang digelar oleh Prabowo- Sandi beserta BPN bertujuan untuk memohon kelancaran akan kegiatan besar yang akan dilaksanakan. Sehingga, pesan yang akan disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bisa menjadi solusi untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara saat ini.

"Jadi harapan kita dengan doa itu tersaji gagasan-gagasan yang menjadi solusi permasalahan bangsa. Yang diharapkan Pak Prabowo dan Pak Sandi, kita memberikan gagasan yang terbaik untuk bangsa Indonesia ke depan," kata Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai Gerindra dari Dapil Malang Raya itu.

Selain menggelar doa bersama, BPN dan juga Badan Pemenangan Daerah Prabowo-Sandi beserta para relawan, menggelar nonton bareng debat pilpres 2019 di beberapa titik lokasi di seluruh Indonesia.

Salah satunya di Kantor Prabowo-Sandi Media Center di Jalan Sriwijaya 1 No 35, Kelurahan Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (Yusran Yunus)

17 Januari 2019 18:49 WIB

Sebelum Berangkat Debat, Jokowi Salat Maghrib Berjamaah di Istana Merdeka

Bisnis.com, JAKARTA - Calon Presiden Joko Widodo terlihat sedang menunaikan sholat maghrib berjamaah di Istana Merdeka, sebelum menuju ke lokasi debat pemilihan presiden di Menara Bidakara.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com, Jokowi menunaikan shalat maghrib berjamaah bersama Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Masjid Baiturrohman, Istana Merdeka, Kamis (17/1/2019).

Setelah sholat, Jokowi-Ma'ruf juga akan makan malam bersama terlebih dahulu sebelum menuju Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, tempat diselenggarakannya Debat Pilpres 2019.

"Di Istana Merdeka [Jokowi] akan disambangi atau dihampiri oleh Kiai Ma'ruf, lalu mereka salat maghrib berjamaah dan berdoa di sana, kemudian makan malam, lalu berangkat ke Bidakara," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Abdul Kadir Karding.

Nantinya Jokowi-Ma'ruf akan berangkat bersama dari Istana Merdeka bersama pengawalan pihak kepolisian dengan rute:

Start Istana Negara - Jalan Merdeka Barat - Bundaran Patung Kuda - Jalan MH Thamrin - Bundaran HI - Jalan Jenderal Sudirman - Simpang Susun Semanggi - Jalan Gatot Subroto - Jalan Rasamala Raya - Hotel Bidakara.(Amanda Kusumawardhani).

17 Januari 2019 18:35 WIB

Salawat Nahdliyah Antar Keberangkatan Ma'ruf Amin ke Debat Pilpres Pertamanya

Sebelum berangkat menuju tempat Debat Pilpres 2019, Kiai Ma'ruf Amin sempat menerima kedatangan tamu spesial, yaitu penyanyi kasidah yang tengah viral di media sosial, Veve Zulfikar dan ayahnya Ustaz Zulfikar.

Zulfikar sebagai seorang santri dari mantan Ketua MUI dan Rais Aam PBNU ini mengaku berupaya mendukung Ma'ruf untuk menjalani Debat Pilpres 2019 dengan lancar lewat salawat yang dirinya dan Veve lantunkan.

"Salawat ini mendoakan untuk para ulama," ungkap Zulfikar ketika berkunjung ke kediaman Ma'ruf Amin, Jl Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/1/2019). "InsyaAllah nanti malam akan ada acara debat, dan InsyaAllah, Allah bersama kita semua," tambahnya.

Zulfikar dan Veve sempat membuat video vlog bersama kiai yang kini berumur 75 tahun ini dalam kunjungan mereka. Di akhir acara, mereka menutup kebersamaan dengan bersama-sama mendengarkan lantunan salawat Nahdliyah yang dinyanyikan oleh Veve.

Zulfikar menjelaskan salawat khas Nahdhatul Ulama (NU) karya KH Hasan Abdul Wafi ini berisi tentang puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW, doa agar para ulama bersemangat dalam berjuang menghidupkan dan meninggikan ajaran Islam.

Dalam hal ini, Zulfikar ingin mendoakan Ma'ruf sebab menyatakan diri mendukung pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin. Dirinya berharap Ma'ruf bisa melaksanakan acara debat dengan lancar. "Seorang santri harus husnuzan [berprasangka baik, atas kelancaran acara debat]," jelasnya.

17 Januari 2019 17:34 WIB

Jokowi-Ma'ruf Doa Bersama di Istana Merdeka

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Abdul Kadir Karding menyatakan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin akan bertolak ke tempat Debat Pilpres 2019 dari Istana Merdeka.

Karding ketika dikonfirmasi, Kamis (17/1/2019) mengungkapkan Presiden Jokowi akan bersiap dari Istana Bogor menuju Istana Merdeka. Sedangkan Ma'ruf Amin akan bersiap dari kediamannya di Jl Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat.

Di Istana Merdeka, Jokowi-Ma'ruf akan beribadah dan makan malam bersama terlebih dahulu sebelum menuju Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, tempat diselenggarakannya Debat Pilpres 2019.

"Di Istana Merdeka [Jokowi] akan disambangi atau dihampiri oleh Kiai Ma'ruf, lalu mereka salat maghrib berjamaah dan berdoa di sana, kemudian makan malam, lalu berangkat ke Bidakara," jelas Karding.

Nantinya Jokowi-Ma'ruf akan berangkat bersama dari Istana Merdeka bersama pengawalan pihak kepolisian dengan rute:

Start Istana Negara - Jalan Merdeka Barat - Bundaran Patung Kuda - Jalan MH Thamrin - Bundaran HI - Jalan Jenderal Sudirman - Simpang Susun Semanggi - Jalan Gatot Subroto - Jalan Rasamala Raya - Hotel Bidakara.

Seperti diketahui, Debat Pilpres 2019 putaran pertama, akan domulai pukul 20.00 WIB dengan mengangkat empat tema yaitu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

17 Januari 2019 17:32 WIB

Prabowo Siap Jawab Pertanyaan Musiman Soal HAM

Calon Presiden Prabowo Subianto siap menjawab pertanyaan tertutup apapun termasuk yang selalu diulang terkait tuduhan keterlibatannya melanggar hak asasi manusia masa lalu.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Koalisi Indonesia Adil Makmur Priyo Budi Santoso mengatakan bahwa pada dasarnya Prabowo siap dengan pertanyaan jenis apapun.

“Natural akan kita jawab, termasuk pertanyaan musiman. Setiap musim pemilu pasti muncul. Kalau muncul lagi kami sudah siapkan jawaban karena problematika itu sudah clear,” katanya di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Meski begitu, Priyo menjelaskan bahwa kedua pasangan calon melalui tim sukses sepakat untuk tidak menanyakan hal personal dan teknis yang bersifat menjatuhkan. “Karena ini debat negarawan. Kalau dari sisi kami tidak bertanya sifat personal tapi substansi visi misi,” ucapnya.

Debat capres kali ini akan membahas tentang hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme. Isu tersebut terbagi atas empat segmen inti pendalaman tema dan dua segmen penjabaran program di awal acara serta pernyataan tertutup sebelum berakhir.

Pada dua segmen inti, masing-masing peserta debat akan menerima pertanyaan dari moderator. Pasangan yang menerima soal akan menjawab soal kemudian dikomentari lawannya dan kembali menanggapi. Ini adalah pertanyaan terbuka karena para peserta sudah menerima soal jauh-jauh hari.

Sementara dua segmen inti terakhir merupakan pertanyaan tertutup. Masing-masing calon bebas menanyakan apa saja kepada lawannya yang dijawab lalu dikomentari pelempar pertanyaan dan ditanggapi penerima soal.

17 Januari 2019 15:59 WIB

Kumpulkan Kritik dari Medsos, Jokowi-Ma'ruf Yakin Bisa Jawab Pertanyaan Tertutup

Peserta pemilihan presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin telah mengumpulkan semua kritik dari berbagai lini di media sosial. Bahan tersebut dijadikan pembahasan untuk amunisi pada debat perdana sesi pertanyaan tertutup.

Direktur Program Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Arya Bima mengatakan bahwa ini membuat Jokowi-Ma'ruf hapal betul dengan serangan yang akan diberikan lawannya, yaitu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Hampir semua pertanyaan sudah ditembakkkan lewat medsos, lewat media mainstream, dan kritik yang ada. Saya kira pertanyaan ulangan dan kami siap jawab,” katanya di lokasi debat, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Oleh karena itu, Bima menjelaskan bahwa tidak ada hal baru lagi ketika Prabowo-Sandi akan menyerang jagoannya di debat melalui pertanyaan.

Debat capres kali ini akan membahas tentang hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme. Isu tersebut terbagi atas empat segmen inti pendalaman tema dan dua segmen penjabaran program di awal acara serta pernyataan tertutup sebelum berakhir.

Pada dua segmen inti, masing-masing peserta debat akan menerima pertanyaan dari moderator. Pasangan yang menerima soal akan menjawab soal kemudian dikomentari lawannya dan kembali menanggapi. Ini adalah pertanyaan terbuka karena para peserta sudah menerima soal jauh-jauh hari.

Sementara dua segmen inti terakhir merupakan pertanyaan tertutup. Masing-masing calon bebas menanyakan apa saja kepada lawannya yang dijawab lalu dikomentari pelempar pertanyaan dan ditanggapi penerima soal.

17 Januari 2019 15:55 WIB

Prabowo-Sandi Bakal Tampil Lebih Ganteng

Peserta pemilihan presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bakal berangkat bersama menuju acara debat di satu mobil.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa titik kumpul berada di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta.

Saat ditanya kostum apa yang akan digunakan Prabowo-Sandi, Dahnil masih merahasiakannya. “Pastinya lebih keren dan gagah dari capres lain,” katanya melalui pesan instan, Kamis (19/1/2019).

Debat capres kali ini akan membahas tentang hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme. Isu tersebut terbagi atas empat segmen inti pendalaman tema dan dua segmen penjabaran program di awal acara serta pernyataan tertutup sebelum berakhir.

Pada dua segmen inti, masing-masing peserta debat akan menerima pertanyaan dari moderator. Pasangan yang menerima soal akan menjawab soal kemudian dikomentari lawannya dan kembali menanggapi.

Sementara dua segmen inti terakhir pertanyaan bebas dari masing-masing calon yang dijawab lalu dikomentari pelempar pertanyaan dan ditanggapi penerima soal.

Agar menguasai debat, Prabowo-Sandi pun melalukan simulasi. Para ahli seperti mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto serta Busyro Muqoddas juga Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai dan Hafidz Abbas didatangkan untuk memberi masukan.

Tag : Debat Capres, Pilpres 2019
Editor : Fajar Sidik

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top