Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum akan menyelenggarakan debat pertama Pilpres 2019 pada Kamis 17 Februari dengan mengangkat tema Penegakan Hukum, Pemberantasan Korupsi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Penanggulangan Terorisme.
Dua pasangan Capres-Cawapres yakni pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, akan menghadapi prosesi debat, yang akan dipandu oleh Ira Koesno.
Direktur Lembaga Survey Regional (LeSuRe)/Institute for Development and Economic (IDE), Mufti Mubarok memprakirakan jalannya debat akan berjalan seru lantaran incumbent Jokowi memiliki sejumlah catatan dalam masalah penegakan hukum, pemberantasan korupsi, HAM dan penanganan terorisme, yang akan didebat oleh Prabowo-Sandi selaku penantang.
Sejumlah kasus hukum di masa pemerintahan Jokowi seperti kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa menteri, gubernur, bupati/wali kota serta anggota DPR, bakal mewarnai ruang debat. Demikian pula beberapa kasus kriminalisasi ulama dan aktivis, kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, membuat perdebatan akan menjadi semakin tajam.
Baca Juga
"Jalannya penegakan hukum tidak sesuai harapan rakyat, penegakan hukum masih terlihat tumpul ke atas tajam ke bawah. Belum lagi bertumpuknya kasus-kasus hukum yang belum dapat terselesaikan. Semuanya akan mewarnai jalannya debat nanti," katanya kepada Bisnis, Selasa (15/01/2019).
Menurut Mufti, Prabowo-Sandi akan mendapat ruang berekspresi yang cukup luas untuk mengungkap sejumlah fakta-fakta penegakan hukum yang berjalan di tempat, sembari menyodorkan harapan-harapan baru dalam penegakan hukum, berbeda straregi dengan yang sudah dilakukan oleh Jokowi.
"Prabowo-Sandi bakal menyodorkan konsep penegakan hukum yang bermartabat dan berkeadilan. Tidak tersandera oleh kepentingan partai politik dan pemilik modal. Dalam tema hukum ini, Prabowo-Sandi bakal lebih leluasa".
Di bidang pemberantasan korupsi, Jokowi juga diperkirakan akan mendapat pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai masifnya praktek korupsi yang banyak melibatkan oknum politisi dari parpol pengusungnya.
"Prabowo-Sandi juga diperkirakan akan lebih leluasa melontarkan gagasan-gagasan baru mengenai model dan pendekatan dalam pemberantasan korupsi, menyetop praktek-praktek korupsi yang sudah akut".
Mufti mengemukakan dalam tema HAM, Prabowo-Sandi bakal menghadapi tudingan keterlibatan Prabowo dalam kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu, saat masih aktif di TNI. Sementara, Jokowi-Ma'ruf Amin relatif cukup leluasa membeberkan sejumlah keberhasilan dalam menyelesaikan kasus-kasus HAM skala ringan.
"Tetapi Jokowi masih harus menjelaskan mengenai kasus kriminalisasi dan pembungkaman terhadap aktivis oposisi dan pegiat media sosial yang melancarkan kritik tajam terhadap pemerintahannya," tuturnya.
Terakhir pada tema penanganan terorisme, Mufti melihat Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandi akan saling berdebat seru dengan pengalamannya masing-masing.
"Jokowi memiliki catatan selama memimpin 4 tahun berjalan, sementara Prabowo memiliki jejak rekam yang cukup baik saat memimpin Kopassus, berhasil membebaskan sandera," ujarnya.
Menurut Mufti, keberhasilan masing-masing pasangan calon dalam mewarnai jalannya debat, berpengaruh besar dalam menggaet calon pemilih yang belum menentukan pilihannya.
