Bisnis.com, JAKARTA--- Pengurus Gerakan Pemuda Ansor, organisasi yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/1/2019).
Dalam pertemuan itu, pengurus GP Ansor membahas sejumlah hal dengan Kepala Negara, salah satunya mengenai aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat BUMN yang diduga mendukung ide negara khilafah.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas menyatakan Presiden senang dengan masukan yang diberikan oleh organisasinya.
"Karena banyak yang sebelumnya belum terinput dengan baik ke Presiden," kata pria yang kerap disapa Gus Yaqut kepada jurnalis di Istana Kepresidenan, Jakarta, seusai menemui Kepala Negara.
Menurutnya, banyak ASN dan pejabat BUMN yang diduga merupakan bagian dari kelompok pengusung khilafah yang menginginkan adanya bentuk negara lain daripada yang telah diterapkan Indonesia pada saat ini. GP Ansor meminta Presiden menindak para pendukung khilafah tersebut.
Kendati demikian, Yaqut menyatakan pihaknya memahami pemerintah masih terbentur dengan undang-undang yang tidak mengatur soal memecat atau memutasi ASN yang terlibat dalam gerakan khilafah tersebut.
"Kami minta Presiden setelah kontestasi politik selesai, pemerintah segara memberi ruang gerak untuk menindak orang-orang seperti ini yang sekarang ada di institusi pemerintah," kata Yaqut.
Selain soal khilafah, GP Ansor juga melapor mengenai kelompok-kelompok yang disebutnya sebagai "radikal" yang berada di berbagai daerah di Indonesia. Kelompok ini, ujar Yaqut, mendukung ide-ide khilafah.
