Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum beserta jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di seluruh Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk lebih meningkatkan sistem kewaspadaan masyarakat melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarkat (FKDM) sampai pada tingkat kelurahan, desa, dusun, RW/RT.
"Hidupkan kembali sistem keamanan lingkungan dengan swadaya masyarakat”, ujar Tjahjo, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (10/1/2019).
Tjahjo mengatakan hal itu sebagai upaya deteksi dini terhadap segala bentuk gangguan dan ancaman, baik kejahatan pidana, teror, bahaya narkoba, dan identifikasi potensi bencana di lingkungan masing-masing.
"FKDM dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, dibentuk mulai dari tingkat propinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, sampai di tingkat desa/kelurahan," terangnya.
Dia juga menyampaikan pentingnya peningkatan kewaspadaan masyarakat melalui forum yang ada, salah satunya FKDM untuk membantu instrumen negara dalam menyelenggarakan urusan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
Lebih lanjut, Tjahjo juga menyoroti peristiwa teror yang ditujukan aparat penegak hukum dalam hal kepada Pimpinan KPK. Ia sangat mendukung upaya dari pihak kepolisian untuk mengungkap kasus teror kepada Pimpinan KPK.
"Penyebaran dan tindakan teror kepada aparat penegak hukum adalah kejahatan luar bisa. Kami himbau dukungan masyarakat untuk aktif berpartisipasi memberikan info-info penting terkait hal tersebut," ungkap Tjahjo.
Partisipasi masyarakat dalam hal keamaan dan ketertiban umum adalah kunci utama meningkatkan ketahanan masyarakat sekaligus ketahanan negara dari berbagai ancaman dan gangguan apapun bersama-sama dengan aparat kepolisian menciptakan ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat.
"Kami percaya aparat kepolisian yang sangat profesional, bisa mengungkap secara tuntas siapa pelaku teror tersebut dan apa motifnya, karena ini bagian dari tindakan yang tidak bisa diterorir lagi di tengah-tengah upaya Pemerintah saat ini konsen pada upaya penegakan hukum," ujar Tjahjo.
