Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid mengatakan bahwa dana perwalian untuk pengembangan kebudayaan sangat diperlukan.
"Kita berharap ini [tentang dana perwalian] akan segera jalan, pembicaraan sudah cukup jauh dengan Menteri Keuangan, dan secara teknis sudah mulai jalan di tingkat Direktorat Jenderal," kata Hilmar pada pada acara jumpa media menjelang Kongres Kebudayaan pada 5-9 Desember 2018 di Gedung A Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/12/2018).
Hilmar mengibaratkan bahwa dana perwalian itu sama seperti dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan namun konsentrasi pada bidang kebudayaan.
"Mirip seperti LPDP tapi di bidang kebudayaan, sumber musti kita cari karena itu alasan mengapa nanti itu [dana perwalian] diangkat dalam Kongres Kebudayaan 2018," lanjutnya.
Hilmar mengatakan bahwa dana untuk pengembangan dan perawatan kebudayaan sangat dibutuhkan.
Misalnya, untuk seniman mau berkegiatan, mau mengakses dana publik itu susah, Seharusnya bisa dilayani di tingkat kabupaten/kota, kalau ada transparansi yang fokuskan memang untuk melayani Kebudayaan akan jauh lebih mudah ke depannya, dan jauh lebih fair juga karena lembaga [dana perwalian] fokusnya hanya untuk melayani itu permintaan dan kebutuhan yang ada di lapangan.
