Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membatalkan kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI.
Dia menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo. Apalagi, kebijakan itu bertolak belakang dengan kebijakan sebelumnya.
"Di mana Presiden selalu mendorong dan melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan mengurangi beban pajak dan bunga pinjaman dari sekian persen menjadi 0,5%," tutur Bamsoet, sapaan akrabnya, di Kompleks Parlemen, Kamis (22/11/2018).
Pada akhir pekan lalu, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang isinya menetapkan 54 bidang usaha yang direlaksasi dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Dari jumlah itu, 25 bidang usaha di antaranya boleh sepenuhnya dimiliki oleh investor asing.
Wakil Ketua Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar tersebut mengatakan bahwa keputusan itu tidak terlalu penting dan bisa mengancam masa depan para pengusaha kecil. Padahal, sektor usaha kecil seharusnya dilindungi oleh negara.
“Kebijakan ini dirasa sangat bertentangan dengan kebijakan Presiden, terlebih lagi sudah menyasar ke sektor-sektor strategis,” ujarnya.
Menurut Bamsoet, belum terlambat bagi pemerintah untuk mengoreksi kembali dan mencabut kembali kebijakan itu untuk menjaga masa depan pengusaha kecil nasional.
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
