Penangkapan Kepala Daerah Jadi Isu Panas Jelang Pilpres 2019

Tertangkapnya sejumlah kepala daerah pendukung pasangan capres Jokowi-Ma’ruf Amin menjadi isu panas kedua pasangan capres menjelang Pilpres 2019.
John Andhi Oktaveri | 20 November 2018 16:25 WIB
Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu (tengah) dikawal petugas KPK saat diamankan ke gedung KPK, Jakarta, Minggu (18/11/2018). Politikus Partai Demokrat itu diamankan KPK seusai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap proyek di Dinas PUPR Pakpak Bharat, Sumatera Utara - Antara

Bisnis.com, JAKARTA— Penangkapan sejumlah kepala daerah pendukung pasangan capres Jokowi-Ma’ruf Amin menjadi isu panas kedua pasangan capres menjelang Pilpres 2019. 

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menyoroti penangkapan Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu oleh KPK. Politisi Partai Gerindra itu menyebut kasus itu menunjukkan untuk kesekian kalinya kepala daerah pendukung capres petahana Jokowi terlibat korupsi.

Sebelum Remigo, kepala daerah pendukung Jokowi yang dicokok KPK ialah Wali Kota Pasuruan, Setiyono yang juga kader PDIP. Begitu juga dengan Bupati Malang yang juga kader NasDem, Rendra Kresna dan Bupati Bekasi yang juga kader Golkar Neneng Hassanah Yasin.

"Dan terjadi lagi politisi sontoloyo pendukung Pak Jokowi ditangkap KPK karena suap," kata Andre dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/11/2018). 

Dia mengungkapkan, Remigo merupakan kader Partai Demokrat yang sudah mendeklarasikan diri mendukung Jokowi Pilpres 2019. Andre pun mengatakan bahwa mendukung sikap KPK yang tanpa pandang bulu menangkap kepala daerah pendukung capres petahana. 

Akan tetapi, menanggapi pernyataan Andre, pihak pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf tidak mau kalah menggunakan isu tersebut. Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, mengatakan justru hal itu membuktikan bahwa pemerintah tidak pernah intervensi terhadap hukum.

Menurut Sekjen PDI-Perjuangan itu, para kepala daerah yang mendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 tidak serta merta kebal hukum.

"Dukungan kepada Pak Jokowi bukan berarti garansi kemudian jadi kebal hukum," kata Hasto.

Dia mengatakan, Presiden Jokowi juga tidak memiliki wewenang untuk campur tangan dalam kasus hukum. Menurutnya, anggapan yang salah bila kepala daerah pendukung Jokowi bisa kebal dari hukum.

"Dukungan untuk Pak Jokowi harus diberikan atas sebuah kesadaran, atas kinerja dan prestasi. Bukan sebagai perlindungan untuk memberikan kekebalan hukum," katanya.
 
 

Tag : kpk, Pilpres 2019
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top