Kader Perempuan Sulit Berkontestasi Politik, PSI Mengadu ke Komnas Perempuan

Partai Solidaritas Indonesia mendatangi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan untuk mengadu terkait sulitnya kader perempuan memasuki arena politik untuk memperjuangkan advokasi isu-isu perempuan.
Jaffry Prabu Prakoso | 19 November 2018 16:50 WIB
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan usai bertemu dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk mengadukan sulitnya kader perempuan ikut serta dalam kontestasi politik, di Gedung Komnas Perempuan, Jakarta, Senin (19/11). - Bisnis/Jaffry Prabu Prakoso

Bisnis.com, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia mendatangi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan untuk mengadu terkait sulitnya kader perempuan memasuki arena politik untuk memperjuangkan advokasi isu-isu perempuan. 
 
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengatakan dalam setengah tahun terakhir saja, dirinya sudah dua kali menjadi korban berita bohong.
 
“Di mana mengumbar ketubuhan dan juga seksualitas dari perempuan. Tidak cuma saya, teman-teman kader PSI lain juga sama,” ungkapnya di Kantor Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Jakarta, Senin (19/11/2018).
 
Grace menjelaskan bahwa perlakuan tidak seronok itu sering terjadi pada perempuan yang berusaha masuk ke politik praktis. Mantan penyiar berita televisi ini yakin kasus yang dialaminya hanya puncak gunung es.
 
“Ke kami saja sebegitu besar tantangannya, apalagi kepada perempuan-perempuan lain yang mungkin tidak punya saluran yang sama untuk melaporkan ke publik,” ucapnya.
 
Grace menuturkan bahwa bagi kaum hawa, terkena isu mengumbar ketubuhan dan asusila adalah sebuah aib.
 
“Tentu ini akan menjadi hambatan perempuan masuk politik karena takut nanti kena isu selingkuh, kena isu pelacur, dan sebagainya,” tambahnya.
 
Sementara itu, Komnas Perempuan menemukan setidaknya ada 421 Peraturan Daerah (Perda) yang diskriminatif sejak 2009. Dari ratusan beleid tersebut, 333 aturan atau 80% di antaranya  menyasar perempuan.
 
Kebijakan tersebut paling banyak dikeluarkan Pemerintah Daerah (Pemda), yakni sebanyak 56%, dan sisanya berupa surat edaran serta keputusan kepala daerah baik tingkat kelurahan sampai desa.
 

Tag : komnas perempuan, partai solidaritas indonesia
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top