Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kejaksaan Agung: Perkara Alex Noerdin Masih Berjalan

Kejaksaan Agung memastikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah dan bantuan sosial Provinsi Sumatra Selatan tahun 2013 yang menyeret mantan Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin masih berjalan.
Alex Noerdin, mantan Gubernus Sumatra Selatan usai menjalani pemeriksaan kasus korupsi dana Bantuan Sosial di Kejaksaaan Tinggi , Jakarta Rabu (26/9/2018)./Bisnis- Sholahuddin Al Ayyubi
Alex Noerdin, mantan Gubernus Sumatra Selatan usai menjalani pemeriksaan kasus korupsi dana Bantuan Sosial di Kejaksaaan Tinggi , Jakarta Rabu (26/9/2018)./Bisnis- Sholahuddin Al Ayyubi

Bisnis.com, JAKARTA--Kejaksaan Agung memastikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah dan bantuan sosial Provinsi Sumatra Selatan tahun 2013 yang menyeret mantan Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin masih berjalan.

Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung Adi Toegarisman mengungkapkan pihaknya masih memanggil para saksi terkait perkara yang sudah dua kali digelar (ekspose) di Kejaksaan Agung tersebut.

Adi meyakini dalam waktu dekat tim penyidik akan segera menetapkan tersangka pada kasus tindak pidana korupsi yang merugikan negara lebih dari Rp26 miliar itu.

"Tenang saja, kasus itu masih berjalan di sini (Kejaksaan Agung). Masih proses pokoknya ya," tutur Adi, Rabu (14/11/2018).

Seperti diketahui, ekspose perkara pertama dilakukan pada Rabu 9 September 2018. Kemudian tim penyidik menemukan bukti tindak pidana korupsi baru terkait Alex Noerdin.

Bukti dimaksud mulai dari pembelian sejumlah sepeda motor dengan nilai mencapai Rp26 miliar dan penggelontoran dana yang dilakukan Alex Noerdin setiap kali melakukan kunjungan ke daerah dengan nilai mencapai miliaran.

Kemudian, ekspose perkara dana hibah dan bansos yang kedua dilakukan pada Rabu 10 Oktober 2018. Gelar perkara yang kedua ini dilakukan tim penyidik agar dapat menentukan sikap terhadap status hukum Alex Noerdin.

Dalam kasus tersebut Kejagung tmenetapkan dua tersangka yaitu Kepala BPKAD Provinsi Sumatra Selatan Laonna Toning dan Mantan Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatra Selatan Ikhwanuddin.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi, di antaranya anggota DPRD Provinsi Sumsel.

JAMPidsus menemukan adanya penyimpangan dalam perubahan anggaran untuk dana hibah dan bansos tersebut. Pada awalnya APBD menetapkan untuk hibah dan bansos Rp1,4 triliun, namun berubah menjadi Rp2,1 triliun. Lalu, pada perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban terdapat dugaan pemotongan dan ketidaksesuaian anggaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper