Buktikan Kasus Meikarta, KPK Ambil Sampel Suara Neneng Hasanah Yasin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil sampel suara terhadan Bupati nonaktif Bekasi sekaligus tersangka kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta, Neneng Hasanah Yasin, dalam pemeriksaan hari ini.
Rahmad Fauzan | 07 November 2018 12:46 WIB
Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hassanah Yasin bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK di Jakarta pada Senin (22/10/2018). KPK melakukan pemeriksaan perdana terhadap Neneng pascapenahanan dalam kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. - Antara/Hafidz Mubarak

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil sampel suara terhadan Bupati nonaktif Bekasi sekaligus tersangka kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta, Neneng Hasanah Yasin, dalam pemeriksaan hari ini.

Melalui Juru Bicaranya Febri Diansyah KPK mengatakan pengambilan sampel tersebut dilakukan untuk keperluan pembuktian.

"Sebelumnya, KPK telah mendapatkan bukti komunikasi sejumlah pihak terkait dugaan suap proyek Meikarta ini," jelas Febri, Rabu (7/11/2018).

KPK hari ini mengagendakan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi dalam kelanjutan proses penyidikan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta.

Ketiga saksi tersebut, yaitu Neneng Hasanah Yasin, Bupati nonaktif Bekasi, yang dilakukan pemeriksaan silang dengann tersangka Jamaludin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.

Sementara itu, satu saksi lainnya adalah Kuswaya, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, yang diperiksa untuk tersangka Billy Sindoro.

Pada pemeriksaan 5 November lalu Direktur Operasional Lippo Grup sekaligus tersangka kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta Billy Sindoro mengatakan dari dua kali pertemuan dirinya dengan Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Bekasi, satu di antaranya membicarakan urusan Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam pertemuan tersebut Billy selaku pihak Lippo ingin melihat respon Neneng Hasanah Yasin terkait dengan CSR yang dirinya ajukan.

"Pertemuan kedua saya di Hotel Axia ingin melihat respon Ibu (Neneng Hasanah Yasin), gimana kalau saya mengusulkan kepada rumah sakit siloam, (untuk) membuka rumah sakit kecil dulu untuk CSR. Untuk wilayah itu, saya ingin tahu respon Ibu," paparnya usai menjalani pemeriksaan di KPK, Senin (5/11/2018).

Oleh karena yang diusulkan hendak dibangun adalah rumah sakit kecil ukuran kelas C, maka itu diperlukan izin Bupati, lanjut Billy.

Pertemuan tersebut, tambahnya, berlangsung tidak lama serta tidak ada pembicaraan mengenai uang.

"Pertemuan cepat sekali, 10 sampai 15 menit itu pertemuan sudah selesai. Tidak ada bicara lain apalagi bicara uang." jelasnya.

Selain itu, Billy mengaku tidak mengenal atau pun pernah bertemu dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi, melainkan dengan salah satu konsultan freelance yang dikatakan Billy Sindoro pernah menawarkan jasa untuk proyek Meikarta.

Dia tidak menyebutkan siapa nama konsultan tersebut, tetapi yang bersangkutan dulu pernah bekerja di Rumah Sakit Siloam dan keluar sekitar tahun 2016.

"Saya ditanya apakah pernah memberikan uang kepada mereka (para konsultan) dalam bentuk apapun. Saya bilang tidak pernah memberikan apapun, uang dalam bentuk apapun kepada konsultan-konsultan freelance," papar Billy.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Suap Meikarta

Sumber : KPK, Bisnis.com
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top