Wapres JK: 10 dari 15 Konflik Besar di Indonesia Terjadi Karena Ketidakadilan

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyebutkan konflik yang terjadi di Indonesia sebagian besar terjadi karena ketidakadilan.
Feni Freycinetia Fitriani | 04 November 2018 12:59 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) saat bersama Sekjen PBB Antonio Guterres (kanan) dan CEO Bank Dunia Kristalina Georgieva meninjau lokasi terdampak gempa dan pencairan tanah (likuifaksi) di Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (12/10/2018). - ANTARA/Wahyu Putro A

Bisnis.com, YOGYAKARTA--Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyebutkan konflik yang terjadi di Indonesia sebagian besar terjadi karena ketidakadilan.

Hal itu diungkapkan Wapres JK saat memberi kuliah umum dengan tema “Wujudkan Semangat Sumpah Pemuda dengan Membangun Jiwa Wirausaha Sosial Generasi Muda dalam Rangka Mencegah Disintegrasi Bangsa” di UPN Veteran Yogyakarta, Minggu (4/11/2018).

Di depan ribuan mahasiswa dan civitas akademika UPN Veteran, JK menyebutkan setidaknya ada 15 konflik horizontal yang pernah terjadi di Indonesia selama 73 tahun negara ini merdeka.

"Dalam sejarah bangsa ini [merdeka] lebih dari 70 tahun, ada 15 konflik besar. Mulai dari peristiwa Madiun, RMS Maluku, DI/TII, PRRI Permesta, G30S, Poso, Ambon, Tim-Tim, Papua hingga Aceh," kata JK.

JK menuturkan 10 konflik terjadi karena adanya ketidakadilan, baik soal ekonomi, politik, dan lainnya. Menurutnya, ketidakadilan bisa membuat persatuan bangsa terpecah.

JK mencontohkan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)/Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) melakukan pemberontakan karena daerahnya direndahkan atau tidak diperhatikan pemerintah pusat.

"[Konflik] Ambon terjadi karena pimpinan daerah, Poso juga karena pimpinan daerah. Sementara itu, Aceh karena masalah ekonomi," jelasnya.

JK menegaskan, semua pihak harus menghindari adanya perpecahan atau disintegrasi bangsa. Salah satu caranya yakni memajukan ekonomi melalui penciptaan lapangan usaha.

Dia mencontohkan dari 100 lulusan universitas saat ini hanya 4 orang yang dapat menjadi PNS. Karena itu, 96 lulusan sisanya harus bekerja secara profesional atau menjadi seorang wirausahawan.

Menurut JK, universitas bertanggung jawab untuk menciptakan lulusan yang memiliki jiwa wirausaha.

"Pilihan yang perlu ada dan tak terbatas ya menjadi wirausaha. Dengan begitu, pengusaha dapat mempersatukan bangsa dan menimbulkan pertumbuhan yang adil," jelasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
konflik, keadilan, Wapres JK

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top