Wapres Berharap Ada Skema Asuransi Bencana bagi Pemerintah

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan asuransi bencana dapat meringankan beban Pemerintah dalam merekonstruksi kondisi daerah pascabencana alam terjadi.
Newswire | 10 Oktober 2018 12:35 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pernyataan Indonesia di sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-73 di Markas Besar PBB, New York, Kamis (27/9 - 2018).ANTARA/Aditya E.S.Wicaksono

Bisnis.com, MANGUPURA – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan asuransi bencana dapat meringankan beban Pemerintah dalam merekonstruksi kondisi daerah pascabencana alam terjadi.

Selama ini, Pemerintah Indonesia selalu mengandalkan APBN dan sumbangan asing dalam menanggulangi bencana alam, antara lain gempa dan tsunami Aceh pada 2004, gempa bumi Yogyakarta pada 2006, gempa bumi Lombok dan terakhir gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah.

"Kita tidak ingin menjadi bagian daripada beban APBN itu dan kita juga tentu tidak mau terus-menerus mengharapkan bantuan luar negeri. Namun juga bagaimana partisipasi masyarakat, bagaimana juga kita menjamin secara masa depan yang panjang, bagaimana aset negara dapat diasuransikan," kata Wapres dalam pidato pada Dialog tentang Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana di Bali International Convention Center (BICC) Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018).

Indonesia, sebagai negara rawan bencana alam, perlu memiliki mekanisme asuransi tersebut agar ke depannya pembiayaan untuk penanggulangan pascabencana di daerah di Tanah Air tidak lagi bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Memang risiko negara yang merupakan jalur 'ring of fire'(lingkaran bahaya) di Indonesia ini, sehingga dalam beberapa kesempatan juga Indonesia kadang-kadang disebut supermarket daripada bencana," katanya.

Wapres mengatakan risiko pengelolaan manajemen bencana dan risiko fiskal sebagai dampak dari bencana tersebut sangat tinggi, sehingga salah satu solusinya adalah dengan mempersiapkan dan menyadarkan masyarakat terhadap mitigasi bencana.

Biaya untuk menanggulangi bencana yang terjadi di Indonesia tidak sedikit karena dampak dari bencana tersebut sangat merusak.

"Pengalaman terakhir di Sulawesi Tengah yang baru minggu lalu terjadi gempa dan tsunami ialah sekolah ada 2000 yang hancur sama sekali, jembatan begitu banyak, dan juga bangunan pemerintah begitu banyak (rusak); disamping tentu rumah masy yang mencapai 60 ribu rumah harus direkonstruksi. Ini semua membutuhkan suatu anggaran yang besar," ujarnya.

Oleh karena itu, melalui momen pertemuan IMF-World Bank di Bali kali ini Wapres berharap dapat dicapai skema asuransi bencana yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

Sumber : Antara

Tag : jusuf kalla, asuransi bencana, Gempa Palu
Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top