Bisnis.com, JAKARTA -- Rangkaian acara Sidang Tahunan MPR 2018, Kamis (16/8/2018), diawali oleh pidato Ketua MPR Zulkifli Hasan dan diikuti oleh pidato Presiden Joko Widodo.
Berikut isi lengkap pidato Zulkifli, yang ditutup dengan pembacaan doa oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. DR. Nasaruddin Umar, MA:
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian,
Yang Kami hormati,
- Presiden Republik Indonesia, Saudara H. Joko Widodo, beserta Ibu Hj. Iriana Joko Widodo;
- Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara H.M. Jusuf Kalla, beserta Ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla;
- Presiden Republik Indonesia Ketiga, Bapak Prof. Dr. (HC). Ing. Dr. Sc. Mult. Bacharuddin Jusuf Habibie;
- Presiden Republik Indonesia Kelima, Ibu Dr.(HC) Megawati Sukarnoputri;
- Presiden Republik Indonesia Keenam, Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono;
- Wakil Presiden Republik Indonesia Keenam, Bapak Try Sutrisno;
- Wakil Presiden Republik Indonesia Kesebelas, Bapak Prof. Dr. Boediono;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Saudara Bambang Soesatyo, S.E., MBA;
- Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Saudara HC.Oesman Sapta (sekaligus juga Wakil Ketua MPR, dari Kelompok DPD);
- Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat:
- Dr. H. Mahyudin, ST.,MM dari Fraksi Partai Golkar;
- Letjen. TNI. (Purn.) E.E. Mangindaan, S.IP dari Fraksi Partai Demokrat;
- Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
- Dr. Ahmad Basarah, MA dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:
- H. Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerindra;
- Dr. HC. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudara Moermahadi SoerjaDjanegara, C.P.A., CA.;
- Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia Dr. H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH.;
- Ketua Mahkamah Konstitusi Yang Mulia Anwar Usman, S.H., M.H;
- KetuaKomisi Yudisial Saudara Dr. H. Jaja Ahmad Jayus;
- Yang Mulia Para Duta Besar dan Kepala Perwakilan Negara-negara sahabat;
- Para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- Pimpinan dan Anggota Lembaga-lembaga Negara;
- Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid;
- Para Menteri Kabinet Kerja;
- PanglimaTNI, KAPOLRI, Jaksa Agung, dan Para Kepala Staf Angkatan;
- Para Ketua Umum Partai Politik;
- Para insan pers media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri;
- Para tamu undangan, paratauladandan seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia.
Sesuai dengan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir...... Anggota dari 689 (enam ratus delapan puluh sembilan) Anggota MPR dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (5) Peraturan Tata Tertib MPR rapat telah memenuhi syarat untuk dibuka.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Sidang Paripurna MPR Tahun 2018 dengan agenda Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,
Sebagai insan yang beriman, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata‘ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan tugas konstitusional kita masing-masing, dalam pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara.
Kita sungguh bersyukur, sejak amandemen konstitusi, keempat kalinya MPR masa jabatan 2014-2019 menyelenggarakan sidang paripurna dalam rangka memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada publik sebagai konvensi ketatanegaraan, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 155 Peraturan Tata Tertib MPR.
Kami atas nama Pimpinan dan Anggota MPR mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Pimpinan Lembaga-lembaga Negara atas kehadirannya dalam SidangTahunan ini di tengah rutinitas dan kesibukannya menjalankan tugas konstitusional masing-masing.
Kami yakin dan percaya bahwa kehadiran kita semua dalam Sidang Tahunan MPR ini adalah wujud komitmen kita bersama dalam mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis, konstitusional, transparan dan akuntabel sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.
Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,
Saat ini, bangsa Indonesia sedang berduka, saudara-saudara sebangsa di beberapa daerah tengah mengalami ujian/musibah (Banjir, gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, pesawat jatuh ,dan kapal tenggelam). Oleh karena itu, atas nama Pimpinan dan Anggota Majelis, kami menyampaikan duka yang mendalam. Mari kita doakan semoga amal ibadah para korban diterima oleh Allah Subhanahu Waa Ta’alaa, Tuhan Yang Maha Kuasa, serta keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kesabaran dan keikhlasan. Kami berharap, sebagai insan yang beriman, ujian/musibah yang sedang dialami saudara-saudara kita membawa hikmah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wata‘ala.
Kami mengharapkanagar instansi terkait baik di pusat maupun di daerah untuk bahu membahu, bergotong royong membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang mengalami ujian dan cobaan. Kami mengapresiasi langkah-langkah cepat yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi dan menangani korban bencana beserta dampak yang ditimbulkan.
Namun demikian, di tengah tekad kita untuk menyelesaikan berbagai persoalan bencana, dua hari lagi, tepatnya pada tanggal 18 Agustus kita juga akan bersama sama menyaksikan sejarah Pesta Olahraga Asian Games 2018, yang diselenggarakan di Jakarta dan Palembang, serta beberapa daerah lainnya seperti Banten dan Jawa Barat.
Ini merupakan kedua kalinya kita menjadi tuan rumah, setelah Asian Games pada 1962. Sungguh ini merupakan kepercayaan dunia internasional kepada bangsa Indonesia. Oleh karena itu mari sukseskan penyelenggaraannya agar Asian Games 2018 benar-benar menjadi ajang peningkatan prestasi olahraga Indonesia, promosi, sekaligus diplomasi Indonesia kepada dunia internasional.
Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,
Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga negara, lembaga demokrasi dan lembaga perwakilan yang menjalankan mandat rakyat berdasarkan konstitusi. Wewenang yang dimandatkan sungguhlah mulia, karena terkait dengan pengaturan norma fundamental negara.
Majelis Permusyawaratan Rakyat juga diberikan mandat khusus oleh Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD untuk mengawal Ideologi Pancasila, Konstitusi dan Kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Visi Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi, dan Kedaulatan Rakyat.
Sebagai rumah kebangsaan, MPR adalah representasi dari Majelis Kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional guna menjembatani berbagai aspirasi masyarakat dan daerah dengan mengedepankan etika politik kebangsaan yang bertumpu pada nilai-nilai permusyawaratan/perwakilan, kekeluargaan, toleransi, kebinekaan, dan gotong-royong dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai pengawal ideologi Pancasila, MPR adalah satu-satunya lembaga negara pembentuk konstitusi, pengawal ideologi negara Pancasila agar tetap hidup menjadi bintang pemandudalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan tujuan bernegara.
Sebagai pengawal kedaulatan rakyat, MPR adalah lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi sesuaidengan dinamika aspirasi masyarakat dan daerah, yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, MPR terus melakukan internalisasi nilai-nilai ideologi dan dasar negara Pancasila, memperkokoh NKRI dalam persatuan dan kesatuan bangsa dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, pengkajian sistem ketatanegaran, serta penyerapan aspirasi masyarakat.
Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi MPR periode 2009-2014 serta dinamika aspirasi masyarakat dan daerah yang berkembang, Rapat Gabungan MPR pada 24 Juli 2018 menyepakati untuk membentuk 2 (dua) Panitia Ad Hoc yang masing-masing berjumlah 45 (empat puluh lima) orang, dengan komposisi keanggotaan secara proporsional mewakili Fraksi-fraksi dan Kelompok DPD. Panitia Ad Hoc bertugas, Pertama, mempersiapkan materi Pokok-pokok Haluan Negara, Kedua, mempersiapkan materi tentang Rekomendasi MPR, Perubahan Tata Tertib MPR, serta Ketetapan MPR.
Panitia Ad Hoc I membahas materi Pokok-pokok Haluan Negara, yang diketuai oleh Saudara DR. H. Ahmad Basarah dari Fraksi PDI Perjuangan dan para Wakil Ketua, Ir. FaryDjemy Francis, M.MA dari Fraksi Partai Gerindra; Ir. H. Marwan Cik Asan, MM, dari Fraksi Partai Demokrat; Ir. Alimin Abdullah, dari Fraksi Partai Amanat Nasional; H. Jazilul Fawaid, SQ.,MA, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
Panitia Ad Hoc II bertugas membahas materi Rekomendasi MPR, Perubahan Tata Tertib MPR dan Ketetapan MPR, yang diketuai oleh Saudara Rambe Kamarul Zaman, M.Sc, MM. dari Fraksi Partai Golkar, dan para Wakil Ketua, Ir. H. Tifatul Sembiring, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera; H. Moh. Arwani Thomafi, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan; Drs. Fadholi, dari Fraksi Partai Nasdem; Capt. H. Djoni Rolindrawan, SE.,M.Mar, MBA, dari Fraksi Partai Hanura.
Sesuai Ketentuan Pasal38 Peraturan Tata Tertib MPR, Pembentukan Panitia Ad Hoc disahkan dalam Sidang Paripurna MPR. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Panitia Ad Hoc I dan Panitia Ad Hoc II disahkan dalam Sidang Paripurna ini.
Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,
Memasuki usia kemerdekaan Indonesia yang ke-73 tahun, kita menorehkan sejarah bangsa yang menentukan, yaitu Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dilaksanakan serentak tahun 2019 nanti. Perjalanan sejarah ini bukan hanya ujian demokrasi ataupun ujian kebangsaan kita, namun dapat diartikan sebagai prestasi dalam kehidupan berdemokrasi.
Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden seharusnya menjadi puncak dari kematangan demokrasi kita setelah penyelenggaraan Pilkada Serentak beberapa waktu lalu.
Melalui sidang terhormat ini, Kami mengajak hadirin dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mewujudkan Pemilu berkualitas yaitu pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman. Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden ini adalah kompetisi antar kita, antar saudara, antar sesama anak bangsa.
Mari hadirkan kompetisi ide, gagasan dan narasi kebangsaan, bersihkan atmosfir udara kita dari polusi kebencian. Pada akhirnya Rakyat Indonesia harus menjadi pihakyang paling diuntungkan. Siapapun yang terpilih harus menjadi kemenangan rakyat Indonesia. Karena pilihan boleh beda, tetapi merah putih kita sama.
Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,
Sebagian besar kegagalan kita memecahkan masalah hari ini disebabkan ketidakmampuan kita merawat warisan terbaik dari masa lalu. Kunci jawaban menuju bangsa yang merdeka itu sesungguhnya bisa ditemukan dan digali dari dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri.
Adalah Empat Pilar MPR Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang seharusnya memandu kita kepadacita cita Indonesia merdeka.
Para pendahulu bangsa sudah mewariskan Empat Pilar MPR tersebut sebagai konsepsi dan pegangan untuk menjaga persatuan bernegara. Melalui konsepsi tersebut, kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa diikat, melebihi rasa primodial, kesukuan, dan kelompok kepentingan. Melalui konsepsi yang telah diwariskan itu pula lah, urusan berbangsa harus berada jauh melampaui transaksi-transaksi jangka pendek, yang sering kali mengorbankan kepentingan rakyat.
Semangat reformasi harus diarahkan pada implementasi warisan nilai nilai kebangsaan itu dalam kehidupan sehari hari. Pada Indonesia yang ber-ketuhanan, menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan, menyatukan Indonesia, serta musyawarah untuk mufakat dan keadilan sosial.
Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,
Tak terasa, tahun 2018 ini sudah 20 tahun reformasi. Ini bukan rentang yang pendek untuk mengevaluasi perjalanan sejarah. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum cita-cita dan tujuan negeri ini didirikan. Ada empat cita-cita dan tujuan. Sangat jelas dan tegas. Tak ada multi tafsir. Kita tak akan pernah bosan membaca ulang. Justru itu menjadi tonggak pembatas dan benteng penjuru agar negeri ini tak bisa melenceng dari bintang pengarah dan dari bumi perujuknya.
Cita-cita itu adalah, Pertama,melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Kita boleh berbangga atas berbagai keberhasilan yang dicapai selama 20 tahun reformasi. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mewujudkan tujuan berbangsa: kedaulatan, keadilan, dan kemandirian bagi seluruh Rakyat Indonesia.
Kita harus selalu ingat, prinsip-prinsip kehidupan berbangsa tidak boleh kalah ketika berbenturan langsung dengan berbagai realitas politik. Prinsip-prinsip kehidupan bernegara tidak boleh diabaikan demi kepentingan segelintir elit. Prinsip berbangsa dan bernegara harus meletakan kehendak rakyat di atas berbagai kepentingan kelompok atau golongan.
Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,
Hari-hari menjelang Peringatan kemerdekaan Indonesia ke-73 ini, menjadi tanggung jawab sejarah bagi kita untuk meluruskan arah cita cita Indonesia merdeka. Karena itu, perenungan mendalam terhadap cita-cita kebangsaan perlu kita lakukan. Meresapi kembali, apakah perjalanan demokrasi kita telah mengantarkan rakyat menjadi tuan yang berdaulat di atas tanahnya sendiri. Berdiri di atas cita citanya sendiri.
Rumusan pendiri bangsa ini jelas menegaskan kemerdekaan tidak boleh berhenti hanya dalam peringatan seremonial tahun ke tahun. Kemerdekaan seharusnya justru menjadi gerbang awal untuk meneguhkan persatuan, merebut kedaulatan sepenuhnya, memastikan keadilan tegak untuk siapapun dan mewujudkan kemakmuran untuk semua
Sebagai wakil rakyat dan juga sebagai Ketua MPR, Saya ingin menegaskan, tak ada kemerdekaan di dalam kemiskinan,dan tak ada kemerdekaan tanpa keadilan sosial. Gagasan tentang ratu adil yang disemboyankan Bung Karno adalah gagasan untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, gemah ripah loh jinawi. Gagasan tentang masyarakat yang tidak dibelenggu oleh kemiskinan.
Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,
Ada 3 (tiga) tantangan perekonomian nasional yang membutuhkan terobosan kebijakan dari Pemerintah. Pertama, adalah Masalah Kesenjangan Ekonomi. Kami mensyukuri penurunan Gini ratio yang dicapai oleh pemerintah dari sekitar 0,41 menjadi 0,39 saat ini. Ini terjadi akibat turunnya pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah. Yang sangat perlu diperhatikan adalah golongan miskin dan hampir miskin masih sangat besar jumlahnya. Golongan ini sangat rentan terhadap perubahan harga. Oleh karenanya, Pemerintah perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli mereka tidak tergerus.
Kedua, adalah masalah stabilitas dan defisit transaksi berjalan. Pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro perlu terus dikembangkan, diantaranyamelalui fasilitas kredit, fasilitas produksi dan pasar, termasuk bantuan pemasaran dan teknologi agar mereka tumbuh dan berkembang. Kesempatan berusaha dari kebijakan perluasan pembangunan infrastruktur harus didistribusikan secara luas ke daerah melalui usaha swasta besar, menengah, dan kecil.
Ketiga, adalah masalah pengelolaan utang. Negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini. Ini menjadi penting dalam kerangka menjaga ketahanan ekonomi. Kita perlu melakukan pengetatan prediksi-prediksi perekonomian secara cermat, terukur, dan akuntabel, di antaranya mengenai nilai tukar rupiah dalam perekonomian global, penguatan-penguatan di sektor industri, pembatasan arus impor, sertapeningkatan daya saing komoditas dan peningkatan daya ekspor kita.
Sidang Majelis dan Hadirin yang kami muliakan,
Menghadapi Tahun Politik ini, sebagai Ketua MPR saya mengajak kita semua untuk membuka kembali kisah keteladanan para pendiri bangsa.
Kita ingat bagaimana kisah persabatan Pak Kasimo dan Pak Natsir yang bersepeda bersama setelah debat sengit di parlemen. Pak Prawoto, mantan Wakil Perdana Menteri dan saat itu menjadi Wakil Ketua Konstituante, adalah pribadi yang jujur, berdedikasi, dan sangat sederhana. Ia tak kunjung memiliki rumah. Ketika hendak membeli rumah yang sudah lama dia kontrak, Pak Kasimo membantunya.
Kita juga ingat persahabatan Bung Karno dan Bung Hatta yang tetap hangat dan akrab meski sudah tak bisa bersama lagi. Padahal mereka berbeda pandangan yang tak ada titik temunya tentang demokrasi. Kita juga ingat kisah persahabatan Pak Simatupang dengan Pak Kasman dan Pak Prawoto ketika sama-sama bergerilya akibat agresi Belanda.
Atau kisah Buya Hamka yang bergegas untuk mengimami salat jenazah Bung Karno kendati dulu pernah dipenjarakan tanpa proses peradilan. Bagi Buya Hamka, perbedaan politik bukan halangan untuk memaafkan.
Pendiri bangsa juga memberi keteladanan bahwa memimpin adalah mengabdi, bukan sekedar jalan mencari kuasa. Seperti Bung Hatta yang tak mampu membeli Sepatu Bally sampai akhir hayatnya. Atau seperti prinsip yang selalu diajarkan KH Agus Salim: Leiden is Liijden, memimpin adalah jalan menderita.
Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,
Selanjutnya marilah kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan dengan seksama, Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR 2018, kepada Presiden Republik Indonesia Saudara Joko Widodo dengan hormat kami persilakan.
PIDATO PRESIDEN RI
Terima kasih kita sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Saudara Joko Widodo, yang telah menyampaikan pidato kepada seluruh rakyat Indonesia mengenai kinerja lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, kita dan seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara yang telah berjalan.
Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,
Sebagai ungkapan rasa syukur kita semua kepada Allah Subhanahu Waa Ta‘alaa,T uhan Yang Maha Esa, atas terlaksananya Sidang Tahunan MPR yang telah berjalan dengan baik dan lancar, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Yang Terhormat Prof. DR. Nasaruddin Umar, MA, Imam Besar Masjid Istiqlal. Kami persilakan.
PEMBACAAN DOA OLEH Prof. DR. Nasaruddin Umar, MA
Kami ucapkan terima kasih kepada Yang Terhormat Prof. DR. Nasaruddin Umar, MA yang telah memimpin doa, semoga Allah Subhanahu Waa Ta‘alaa, Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan doa kita. Aamiin ya rabbal alamin.
Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbilalamin, izinkan kami Pimpinan MPR menutup Sidang Paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR 2018 ini, dengan harapan konvensi Sidang Tahunan MPR membawa manfaat yang besar bagi kinerja lembaga-lembaga negara dan seluruh rakyat Indonesia.
Selanjutnya, kami informasikan bahwa setelah ditutupnya Sidang Tahunan MPR 2018 akan dilanjutkan dengan Sidang Bersama DPR dan DPD. Dengan demikian, Sidang Paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR 2018 kami nyatakan ditutup. Terima kasih.
Wabillahi taufiq walhidayah, Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 16 Agustus 2018
PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Ketua,
DR. (H.C) ZULKIFLI HASAN, S.E.M.M.
