Bisnis.com, JAKARTA - Tahun politik diperkirakan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bisa menjadi ganjalan pembahasan RUU Daerah Kepulauan.
Fahri menginginkan RUU Daerah Kepulauan dapat segera selesai karena aturan perundangan tersebut dinilai sebagai dasar penting untuk pengembangan konsep maritim bagi Republik Indonesia.
Fahri Hamzah melalui siaran pers, di Jakarta, Sabtu (11/8/2018), menyatakan karena tahun ini adalah tahun politik maka kemungkinan pembahasan RUU tersebut bisa tertunda.
Namun, ia mengutarakan harapannya agar DPR RI lebih fokus dalam membahas RUU tersebut sehingga bisa tuntas sebelum pergantian tahun.
Terkait RUU itu, ujar dia, ada satu variabel yang perlu disepakati, yakni berkaitan dengan alokasi anggaran khusus bagi daerah-daerah kepulauan.
Menurut dia, jika penghitungan anggaran bagi daerah kepulauan disamakan dengan daerah tidak kepulauan dan berdasar pada luas tanah, maka cara tersebut tidak proporsional karena di daerah kepulauan yang luas adalah lautnya, bukan daratan.
Fahri juga mengingatkan bahwa di daerah kepulauan juga alat transportasinya tidak biasa serta memiliki beragam rintangan seperti dalam hal ombak tinggi di lautan sehingga berbagai hal itu juga harus diperhitungkan.
Ia menegaskan, RUU Daerah Kepulauan akan menjadi peletakan dasar konsepsi awal bagaimana mengelola maritim di Nusantara sehingga Indonesia bisa bersaing dengan peradaban besar dunia yang berbasis darat.
Sebelumnya, Anggota Fraksi PDI Perjuangan Mercy Chriesty Barends menilai platform RUU Daerah Kepulauan bertujuan mengatasi kesenjangan pembangunan antara wilayah berbasis kontinental dan berbasis kepulauan.
"RUU ini semestinya dipandang sebagai kebijakan afirmasi dalam kurun waktu tertentu untuk mengatasi ketertinggalan dan kemiskinan di wilayah kepulauan akibat kebijakan anggaran yang tidak adil," kata Mercy.
Selain itu menurut dia, dengan mempertimbangkan Prinsip Kelautan, maka laut harus dihitung sebagai wilayah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Ia berpendapat bahwa stimulus anggaran khusus itu dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan, misalnya, 1% dari total dana transfer Dana Alokasi Umum (DAU) nasional ke masing-masing provinsi kepulauan.
"Jadi diperkirakan masing-masing provinsi bisa mendapat tambahan anggaran. Sebagai contoh dana otsus Papua dan Papua Barat berasal dari 2% DAU secara nasional, maka tahun 2018 dengan DAU naik," ujarnya.
Selain itu, dia menilai pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) sektor kelautan di atas 30 mil laut, seluruh penerimaannya menjadi milik negara sehingga urusan pengelolaan hasil laut patut diperhitungkan kembali, agar memberi dampak kesejahteraan bagi daerah-daerah kepulauan.
