Kabar24.com, JAKARTA — Kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri di bidang keamanan dan penegakan hukum belum mampu memuaskan kalangan ahli rumpun ilmu sosial.
Bahkan kinerjanya berada pada urutan terbawah dalam survei yang digelar oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Survei yang melibatkan 145 ahli politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan itu berlangsung April-Juli 2018 di 11 provinsi.
Hanya 13,10% responden menyatakan puas dengan Polri, angka serupa yang didapat partai politik sehingga kedua institusi itu menempati daftar bawah. Sebanyak 57,9% responden menganggap kinerja Polri buruk, sedangkan 25,5% ahli menganggap sangat buruk.
Rendahnya kepuasan atas kinerja Polri kontras dengan institusi penegakan hukum lain yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Performa lembaga antirasuah tersebut mampu memuaskan 92,40% responden atau berada di puncak daftar lembaga demokrasi lain.
"Saya pikir mungkin karena ketidakpuasan kinerja kepolisian yang terjebak kasus pidana macam-macam," ujar Guru Besar Riset Ilmu Politik LIPI Syamsuddin Haris ketika dimintai tanggapan di Jakarta, Selasa (7/8/2018).
Haris tidak memungkiri bahwa hasil survei LIPI berbeda dengan lembaga lain yang masih menempatkan Polri sebagai institusi berkinerja cukup baik. Pasalnya, survei LIPI diambil dari kalangan ahli dengan menggunakan teknik nonprobability sampling alias sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu.
"Survei ahli merespresentasikan ahli saja yang populasi jauh lebih sedikit dibandingkan masyarakat pada umumnya" ujar Haris.
