Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wapres Jusuf Kalla Akui Koordinasi Antarmenteri Sulit meski Ada Menko

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)  mengatakan koordinasi antar-menteri di Kabinet Kerja penting namun sulit dilakukan. Meski sudah ditunjuk menteri koordinator (menko), terkadang koordinasi tetap terhambat.
Menteri Kabinet Kerja menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8)./ANTARA-M Agung Rajasa
Menteri Kabinet Kerja menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8)./ANTARA-M Agung Rajasa

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)  mengatakan koordinasi antar-menteri di Kabinet Kerja penting namun sulit dilakukan. Meski sudah ditunjuk menteri koordinator (menko), terkadang koordinasi tetap terhambat.

JK mencontohkan kerja sama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dengan menteri yang dinaunginya.

 "Di maritim ada menko itu walaupun kadang menterinya tidak datang kalau diundang Menko Maritim," ujar dia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (2/8/2018).

JK tak menjelaskan menteri yang dia maksud. Menurut JK, koordinasi penting dilakukan mengingat bannyaknya tugas negara terutama terkait urusan maritim. Di sektor perikanan, misalnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tak bisa bekerja sendiri.

Menteri KKP tetap membutuhkan Menteri Koperasi dan UKM untuk menyediakan dana bagi nelayan-nelayan kecil selain dia berfokus melawan praktek tangkap ikan ilegal. Peran Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto juga diperlukan untuk urusan ekspor dan impor hasil perikanan.

Tanpa koordinasi, JK mengatakan, masing-masing kementerian sulit untuk bersinergi. Untuk itu pemimpin negara memutuskan menunjuk empat menteri koordinator.

"Memang koordinasi itu penting dan kadang sulit. Karena susah koordinasi, maka ada empat Menko. Kalau gampang koordinasi maka tak ada jabatan itu," ujarnya.

Menurut JK, menteri koordinator juga akan memudahkan presiden mengawasi kinerja para menteri. Presiden, kata dia, tak mungkin mengawasi satu per satu kinerja lebih dari 30 menteri di bawahnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : JIBI
Editor : Nancy Junita
Sumber : Tempo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper