Bisnis.com, JAKARTA - Berduyun-duyunnya artis menjadi calon anggota legislatif (caleg) DPR telah menjadi sebuah pemandangan biasa pada setiap pemilu.
Mereka bukan saja muncul sejak era reformasi. Mereka telah ada sejak zaman Orde Baru ketika hanya ada dua partai politik (parpol), yakni PPP dan PDI, dan Golongan Karya (Golkar).
Kehadiran caleg artis di parlemen memang tidak jarang memicu polemik dan kontroversi. Dengan sederet prestasi dan perilaku mereka yang selalu jadi sorotan publik, tidak heran kalau parpol yang mengusung mereka pun ikut populer.
Artis memang hadir untuk mendongkrak popularitas sebuah parpol dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Hanya saja, tentu risiko akan ditanggung oleh parpol tersebut kalau kinerja, perilakunya mereka tidak sesuai dengan keinginan publik.
Artinya, parpol maupun masyarakat bisa menghukum mereka. Hal itulah yang membuat para artis tidak bisa lagi maju ke Senayan karena tidak direkomendasikan partai. Atau, bisa juga mereka tidak terpilih lagi karena elektabilitasnya merosot di mata publik.
Dengan demikian, tidak ada kesimpuan kalau mengusung artis otomatis akan membuat parpol tertentu bisa bertahan di gedung DPR, karena ada risiko yang mengiringinya. Bahkan, sang artis sendiri pun belum tentu bisa mempertahankan dirinya.
Turunkan atau Naikkan Elektabilitas Parpol?
Putri Indonesia Angelina Sondakh, misalnya, dinilai berprestasi dan masuk ke parlemen pada periode 2004-2009. Namun, dia kemudian terjerat kasus korupsi hingga berstatus terpidana.
Tak terbantahkan, dia akhirnya ikut menurunkan citra Partai Demokrat sebagai partai yang mengusungnya. Maklum, Angelina termasuk salah satu artis bintang iklan partai untuk gerakan antikorupsi: “Katakan tidak pada korupsi”.
Namun, ada sebagian dari mereka yang cukup vokal dan mewarnai pemberitaan media massa dengan ide-idenya yang cemerlang. Artinya, mereka memberikan bonus elektoral tidak saja bagi dirinya, tapi juga bagi partainya.
Sebut saja penyanyi Anang Hermansyah yang cukup banyak menyampaikan gagasan soal perlindungan terhadap hak cipta di bidang dunia musik dalam setiap persidangan di Gedung DPR.
Tak heran kalau popularitas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu tetap terjaga meski citranya sebagai artis penyanyi tidak hilang.
Demikian juga dengan Nurul Arifin dari Partai Golkar yang terpilih pada periode 2009-2014, meski tidak terpilih lagi pada pemilu berikutnya. Nurul dikenal kalangan wartawan sebagai sosok yang cukup kritis membela hak-hak wanita dan dunia keartisan selain menguasai soal Undang-undang Pemilu.
Hanya saja, dia gagal terpilih pada Pemilu 2014 karena kalah bersaing di dapilnya di Jawa Barat. Nurul kemudian mencoba untuk mempertaruhkan peruntungan kembali pada Pemilu 2019 untuk maju ke DPR setelah kegagalan keduanya, yakni ketika maju sebagai calon Wali Kota Bandung.
Kalau Nurul bangkit kembali dan maju menjadi caleg Partai Golkar, Anang lebih memilih untuk tidak maju lagi ke Senayan. Sayangnya, Anang tidak memerinci alasannya tidak lagi maju dari daerah pemilihannya di Jawa Timur.
Kompetensi
Tidak ada yang salah dengan masuknya sejumlah artis ke parlemen, karena tidak ada larangan dalam sistem demokrasi. Hanya, tentunya partai politik harus berpartisipasi dalam mendongkrak kompetensi dan kapasitas para caleg artis karena mereka akan menjalankan tugas negara.
Ada pertanggungjawaban publik yang tidak bisa dianggap remeh. Artinya, partai sudah semestinya bekerja keras untuk memastikan bahwa caleg-caleg artis yang mereka usung bukan hanya menang dari sisi popularitas, tapi lebih dari itu, mereka juga harus punya kompetensi dan kemampuan di samping punya moralitas yang baik.
Selain itu, mereka seharusnya juga perlu menjalani proses rekrutmen dan kaderisasi yang ketat, agar kapasitas mereka setara dengan kader internal partai.
Dengan demikian kehadiran mereka tidak dipandang sebagai faktor negatif yang merobohkan elektabilitas partai. Para artis akan menjadi pejuang aspirasi rakyat dengan standar moral tertinggi.
