PILKADA SERENTAK 2018: Netralitas Aparatur Negara Harga Mati

Netralitas aparatur negara dalam pilkada menjadi harga mati yang tak bisa ditawar, pelanggaran akan langsung dikenai sanksi.
Feni Freycinetia Fitriani | 24 Juni 2018 09:19 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla: Semua aparat negara harus netral. - Bisnis/Feni Freycinetia

Bisnis.com, MAKASSAR--Perhelatan Pilkada Serentak 2018 sudah di depan mata. Masa kampanye pun resmi berakhir Sabtu (23/6/2018) dan saat ini memasuki masa tenang.

Netralitas aparatur negara dalam pilkada menjadi harga mati yang tak bisa ditawar, pelanggaran akan langsung dikenai sanksi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan seluruh aparatur negara harus menjaga netralitas agar semua proses berjalan aman.

"Ya tentu bukan hanya Polri, semua aparat negara harus netral. TNI, pejabat-pejabat negara, saya, harus netral. Intinya semuanya," katanya, Sabtu (24/6/2018).

Dia juga meminta agar semua pasangan calon yang bakal bertarung menjaga massa masing-masing supaya tidak melanggar aturan.

Menurutnya, hingga saat ini suasana di wilayah yang melaksanakan Pilkada serentak, khususnya Sulawesi Selatan terpantau aman.

"Buktinya beberapa hari ini aman tidak ada konflik apa-apa. Ngomong aja banyak, tetapi enggak banyak konflik suku," lanjutnya.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono mengatakan Pegawai Negeri Sipil dan perangkat pemerintahan lain siap mendukung Pilkada yang aman dan netral.

"Mutlak, harga mati. Banyak yang sudah diberikan sanksi karena tidak netral," ungkapnya.

Seperti diketahui, 171 daerah akan melaksanakan pemungutan suara secara serentak di pilkada transisi gelombang ketiga ini. Dari 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2018, 17 di antaranya adalah provinsi di Indonesia.

Tag : Pilkada Serentak
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top