Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat mengeluarkan putusan pengadilan bahwa negara-negara bagian Paman Sam itu bisa mengejar pajak dari Amazon, sebuah perusahaan retailer terbesar di dunia.
Laporan Bloomberg, menyebutkan MA Amerika Serikat mengeluarkan keputusan itu, pada Kamis (21/6/2018) kemarin.
Kendati demikian, pajak tidak berlaku bagi pedagang independen yang memposting barangnya di toko web itu. Pemerintah negara bagian dan lokal diperkirakan dapat mengumpulkan pajak dari Amazon US$8 miliar hingga US$23 miliar per tahun.
Sebelum keputusan itu disahkan MA, tahun lalu sudah menjadi perdebatan panjang. Pasalnya, Amazon menilai pajak itu akan sangat memberatkan pihaknya. Amazon telah lama melobi undang-undang federal agar menyederhanakan pengumpulan pajak penjualan online.
Jitendra Waral, Analisis Bloomberg Intelligence, mengatakan bahwa pihak ketiga dari bisnis Amazon akan terpengaruh dengan pemberlakuan pajak penjualan online karena berdampak pada seluruh ekosistem e-commerce.
Setelah keputusan MA itu, banyak negara mulai cenderung mengikuti untuk mengenakan pajak online. Namun, Washinton, Pennsylvania dan Minnesota sebelumnya telah memberlakukan undang-undang yang mengharuskan Amazon dan platform online lainnya untuk mengumpulkan pajak online.
"Perubahan tersebut sesungguhnya tidak akan mengurangi jumlah pembeli Amazon karena pembelian online seperti produk furnitur dan perhiasan memiliki untung yang besar," kata Waral, Jumat (22/6/2018).
Di sisi lain, Charlie O’Shea, analisis ritel dari Moody’s mengatakan Amazon telah memiliki pelanggan setia yang membayar biaya bulanan dan tahun untuk diskon pengiriman yang dinilai bisa mengurangi dampak kehadiran penarikan pajak online tadi.
“Karena Amazon terus berkembang walau kehilangan keuntungan harga sebelum ditarik pajak penjualan. Tetapi harus dilihat jika kenyamanan bagi anggota utama justru yang dapat mengurangi pergeseran harga,” ujarnya.
