Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Larangan Mantan Napi Korupsi ‘Nyaleg’, Wiranto Isyaratkan Dukung Menkumham

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengisyaratkan dukungannya terhadap sikap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang menolak menandatangani Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Larangan Pencalonan Eks Koruptor Dalam Pileg 2019.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 08 Juni 2018  |  06:30 WIB
Larangan Mantan Napi Korupsi ‘Nyaleg’, Wiranto Isyaratkan Dukung Menkumham
Menkopolhukam Wiranto berjalan, seusai rapat terbatas tentang rencana pembentukan Detasemen Khusus tindak pidana korupsi (Densus Tipikor) di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10). - ANTARA/Rosa Panggabean
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengisyaratkan dukungannya terhadap sikap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang menolak menandatangani Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Larangan Pencalonan Eks Koruptor Dalam Pileg 2019.

"Peraturan Komisi Pemilihan Umum itu kalau diteken oleh menkumham, maka dia akan disalahkan," ujar Wiranto di Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Mantan Panglima TNI tersebut kemudian menjelaskan pembenaran terhadap sikap Menkumham itu bukan berarti pemerintah menghalangi upaya pemberantasan korupsi. Namun, lebih kepada alasan hukum.

"Ada satu semangat undang-undang yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang di bawah, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Misalnya, UU tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945," kata dia.

Terkait dengan aturan itu, menurut dia, PKPU yang memuat tentang larangan pencalonan mantan narapidana korupsi itu telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Selain itu, PKPU tersebut juga dinilai tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang pada 2015, telah menganulir pasal tentang keikutsertaan mantan narapidana dalam pilkada.

"Ini kan jadi 'kesemerawutan' hukum. Nah, tugas Kementerian Hukum dan HAM nanti untuk menata hukum itu agar pasti dan jelas. Nanti kami rapatkan dulu sebelum Lebaran, agar semua yang gaduh kita tenteramkan dulu," kata Wiranto.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kpu pileg 2019

Sumber : Antara

Editor : Nancy Junita
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top