Bisnis.com, SEOUL/WASHINGTON - Tiga pemimpin tinggi militer di Korea Utara dilepaskan dari jabatannya, kata sumber penting Amerika Serikat, dalam kebijakan yang dinilai akan mempercepat upaya pembangunan ekonomi terbuka di negara pariah tersebut.
Kebijakan itu dilakukan menjelang pertemuan bersejarah pertama pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Singapura pada 12 Juni.
Sumber Amerika Serikat, yang tidak mau jati dirinya diungkap, menanggapi laporan kantor berita Yonhap tiga pejabat tertinggi militer di Korea Utara diganti.
Alasan Kim masih belum jelas, namun beberapa pengulas mengatakan bahwa perombakan itu bisa memperbesar kekuasaan Kim terhadap Angkatan Bersenjata Rakyat Korea (KPA) pada masa kritis keterlibatan Korea Utara dengan masyarakat internasional dan pembangunan ekonomi dalam negeri.
"Jika Kim Jong Un ingin berdamai dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan, serta menghentikan sebagian program nuklir mereka, maka Kim harus membatasi pengaruh KPA," kata Ken Gause, direktur lembaga penelitian CNA.
"Perombakan itu menaikkan orang-orang yang setia kepada Kim Jong-un," kata dia.
Amerika Serikat saat ini tengah berunding untuk mengakhiri program pengambangan senjata Korea Utara, dan sejumlah pejabat Washington menduga ada beberapa pembelotan di tubuh militer mengenai pendekatan Kim terhadap tetangganya di selatan dan Amerika Serikat.
Trump menuntut Korea Utara untuk menghancurkan persenjataan nuklir mereka dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi.
Di sisi lain, kepemimpinan militer lama di Korea Utara beranggapan senjata nuklir berperang krusial bagi keselamatan negaranya, sementara Kim mengaku ingin fokus pada pembangunan ekonomi.
Sumber dari Amerika Serikat tidak mengidentifikasi tiga pejabat militer yang dilengserkan.
Namun, Yonhap memberitakan bahwa mereka di antaranya adalah Menteri Angkatan Bersenjata Park Yong-sil, dan Direktur Biro Politik KPA Kim Jong-dak.
Mengingat peran kecil militer dalam pengembangan nuklir dan rudal di Korea Utara, perombakan ini diduga merupakan upaya menempatkan tokoh muda dan bisa diandalkan oleh Kim saat dia menghadapi persoalan domestik dan internasional, kata Michael Madden, pakar Korea Utara di Universitas John Hopkins.
"Senjata nuklir adalah persoalan sampingan," kata dia.
Kebijakan itu juga berhubungan dengan keinginan Kim memperbesar peran militer dalam pembangunan sejumlah prasarana penting. Baru-baru ini, direktur biro politik baru di KPA, Kim Su-gil, menemani Kim Jong-un mengunjungi daerah pariwisata pantai.
