Kabar24.com, JAKARTA — Panitia musyawarah Dewan perwakilan Daerah (DPD) memutuskan menunda pemilihan penambahan wakil ketua hingga pada masa sidang berikutnya.
Menurut rencana, pemilihan pimpinan dari para senator itu digelar hari ini, Kamis (31/5/2018) dalam rapat paripurna luar biasa.
Anggota DPD dari Bali, I Gde Pasek Suardika mengatakan bahwa penundaan itu karena alasan teknis agar pimpinan DPD yang baru dipilih dapat langsung bekerja.
"DPD ingin mereka yang terpilih nanti langsung bisa kerja, nah kalau sekarang pemilihan maka faktor pendukungnya belum siap,” ujarnya.
Dia mengatakan pihaknya telah menanyakan ke bagian sekretariat jenderal soal dukungan personalia untuk wakil ketua nanti serta penganggarannya. Namun, semuanya belum siap sehingga pemilihannya ditunda sampai masa sidang mendatang.
Menurut catatan, sidang paripurna DPD berikutnya akan digelar pada 22 Juni mendatang.
Pasek melanjutkan, penambahan pimpinan DPD merupakan amanah setelah disahkan UU MD3 yang baru. Selain itu juga, dalam UU MD3 yang baru DPD RI diberi kewenangan untuk mengawasi peraturan daerah (perda).
Konsekuensi dari Revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) membuat jumlah pimpinan DPD dari semula tiga orang menjadi empat orang.
Ketua DPD Oesman Sapta Odang sebelumnya mengatakan bahwa pemilihan pimpinan DPD tambahan itu mengacu pada tata tertib tentang DPD Nomor 3 Tahun 2018 yang telah disahkan pada rapat paripurna yang lalu.
Dalam tata tertib dijelaskan bahwa pimpinan DPD yang baru tidak diperbolehkan dari unsur yang sudah terpilih seperti Oso dari dapil Kalimantan Barat, Nono Sampono dari Maluku, dan Darmayanti Lubis dari Sumatra Utara.
"Dari daerah yang sudah terpilih tidak boleh, yang lainnya boleh ikut dari wilayah tengah timur, dan barat," kata Oso.
Soal siapa kandidat terkuat yang akan menduduki kursi pimpinan DPD tersebut, Wakil Ketua MPR tersebut mengatakan kemungkinan dari wilayah Jawa. Hanya saja, dia tidak bersedia menyebutkan siapa orang Jawa tersebut
