PDIP Bantah Staf Presiden Kumpulan Timses Jokowi

Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno kecewa dengan tudingan bahwa Kantor Staf Presiden (KSP) disebut sebagai tempat penampungan tim sukses Presiden Joko Widodo (Timses Jokowi) untuk Pilpres 2019.
John Andhi Oktaveri | 24 Mei 2018 15:50 WIB
Ali Mochtar Ngabalin (kanan) saat bertemu Presiden Joko Widodo. Ali Mochtar ditunjuk sebagai Staf Ahli di Kantor Staf Kepresidenan - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno kecewa dengan tudingan bahwa Kantor Staf Presiden (KSP) disebut sebagai tempat penampungan tim sukses Presiden Joko Widodo (Timses Jokowi) untuk Pilpres 2019.

Menurut Hendrawan, selama ini KSP diisi akademisi yang piawai di belakang meja untuk membantu Presiden. Pasalnya, lanjut Hendrawan, KSP membutuhkan staf yang paham lapangan  yang mampu membahasakan program.

"Jadi untuk perimbangan, presiden butuh orang-orang yang paham lapangan," katanya , ujarnya di Kompleks Parlemen hari ini Kamis (24/5/2018).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menanggapi masuknya politisi Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP).

Dia mengaku tak masalah dengan Ali Mochtar, namun baginya KSP menjadi seperti sarang tim sukses Joko Widodo.

Menurutnya, KSP menjadi lembaga non struktural yang tak jelas. Sebab tugasnya tumpang tindih dengan Sekretaris Kabinet dan Sekretariat Negara.

“Apalagi anggarannya juga dianggap pemborosan karena menggunakan APBN,” ujarnya.

KSP menunjuk Ali Mochtar Ngabalin menjadi tenaga ahli utama bidang komunikasi sejak 1 Mei 2018.

Dikutip dari siaran resmi KSP. Pengangkatan Ali Mochtar dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 26/2005 untuk memperkuat peran lembaga.

Dari perpres tersebut dia menempati posisi sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan dipimpin oleh Eko Sulistyo.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan pengangkatan Ali Mochtar Ngabalin dilakukan untuk membantu Kantor Staf Presiden melakukan fungsi komunikasi politik kepada publik.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Staf Khusus Presiden Jokowi

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top