Kabar24.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan dalam waktu dekat rupiah bisa mencapai angka Rp15.000 ribu per dolar.
Terkait dengan hal tersebut, Ferry menambahkan, menurut teori-teori sosial tidak ada satu pemerintahan pun yang mampu bertahan ketika ekonominya krisis.
"Ini bukan hanya persoalan partai-partai pendukung Pak Jokowi. Ini masalah kita sebagai anak bangsa menyampaikan yang sebenar-benarnya kepada pemerintah, bahwa harus ada langkah-langkah untuk mengatasi masalah moneter dengan baik," ujar Ferry dalam acara Evaluasi 3,5 tahun Jokowi-JK: Quo Vadis Nawa Cita? di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Selasa (22/5/2018).
Selain itu, Ferry Juliantono juga mempersoalkan janji Presiden Joko Widodo mengenai swasembada beras.
"Tapi, faktanya impor beras sampai hari ini diam-diam bertambah lagi 500.000 ton. Jadi, total impor kalau hal itu hari ini jadi direalisasikan, itu 1 juta ton impor beras," ujarnya.
Dia menambahkan, impor beras ke suatu negara seperti Indonesia lazimnya menggunakan mekanisme mobilisasi pengadaan gabah dan beras di dalam negeri.
"Kami melihat pemerintah Pak Jokowi itu tidak melakukan mobilisasi pengadaan beras dan gabah di dalam negeri," lanjutnya.
Menurutnya, apabila pemerintah melakukan kegiatan pengadaan gabah dan beras, dapat diketahui jumlah kekurangan beras negara serta menjadi acuan impor.
Kritik juga ditujukan pada kinerja salah satu kabinet pemerintahan, yaitu Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengambil keputusan melarang penggunaan alat tangkap cangkrang bagi nelayan.
Dia menilai, keputusan-keputusan Susi Pudjiastuti tidak seimbang. "Keputusan Menteri Susi Pudjiastuti sifatnya ngerem semua. Tidak ada satu keputusan menteri (Susi) yang sifatnya mendorong," ujarnya.
Selain itu, Ferry juga mengkritisi permasalah buruh terkait dengan maraknya tenaga kerja asing di Indonesia.
Kritik yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menunjukkan salah satu bagian dari karakteristik pemerintahan petahana. Seperti yang dinyatakan oleh anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil satu hari sebelumnya (21/5/2018) bahwa kekurangan pihak incumbent adalah mudah dinilai, mudah dikritik, dan mudah dicari kesalahannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1687503501.jpg?w=348&h=261)
