Bisnis.com, JAKARTA - Lebih dari tiga dekade Soeharto berkuasa sebagai orang nomor satu di Indonesia. Kinerja baik pemerintah di bawah Soeharto seakan tenggelam oleh peristiwa "Tragedi Trisakti" yang sangat membekas di hati dan pikiran rakyat.
Padahal, bila menilik kembali keberhasilan presiden ke dua Indonesia sebagai motor pembangunan patut diapresiasi. Yang paling fenomenal adalah Indonesia berhasil swasembada beras pada 1984 dan mendapat penghargaan dari Food and Agriculture Organization (FAO) pada 1985.
Selain itu beberapa program di bidang kesehatan yang tetap dilaksanakan hingga sekarang, seperti penyuluhan-penyuluhan di Pos Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Terpadu (Posyandu) diinisiasi pada masa orde baru.
Awal rezim orde baru dimulai pada peristiwa gerakan 30 September (G30S) PKI dimana pada 1 Oktober 1965, enam jenderal senior dan beberapa orang lain dibunuh oleh para pengawal istana atau yang disebut Tjakrabirawa.
Presiden Soekarno disebut-sebut memerintahkan Tjakrabirawa untuk menumpas pihak-pihak yang diduga ingin menggulingkan kekuasaannya. Situasi semakin sulit ketika sejumlah mahasiswa berdemo mengajukan tiga tuntutan rakyat (Tritura) pada 11 Maret 1966.
Mayor Jenderal Soeharto diduga memanfaatkan kondisi yang ada dengan memaksa Sekarno untuk menandatangani surat kewenangan yang dikenal dengan sebutan surat perintah sebelas Maret (Supersemar) 1966 yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Supersemar inilah yang menjadi cikal bakal perpindahan kekuasaan negara ke tangan besi Soeharto.
Kedigdayaan Soeharto mulai menemukan jalan buntu ketika krisis finansial melanda Asia pada 1997. Kondisi ini memaksa Soeharto mengajukan pinjaman kembali dan berujung pada pemerksaan mendetail kepada Soeharto oleh Internatioan Monetary Fund (IMF). Indikasi penyelewengan dana pinjaman guna pengembangan negara yang melibatkan Soeharto diungkap oleh World Bank. Keadaan ekonomi yang semakin buruk menjadi titik nadir penguasa yang mulai bertahta di pucuk pimpinan negara pada 27 Maret 1968.
Tepat 20 tahun lalu, rezim orde baru diruntuhkan oleh rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi. Dipicu oleh ketidakpuasan rakyat yang diwakili oleh para mahasiswa berdemo menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 12 Mei 1998. Bentrokan antara mahasiswa dan aparat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari pihak mahasiswa dan memicu aksi massa yang lebih besar dan berujung pada tindakan anarkis yang menyasar pada warga etnis China.
Melihat kondisi ibukota dan sejumlah kota besar lain semakin tidak kondusif - kerusuhan di mana-mana, perusakan dan pembakaran sejumlah gedung, dan mahasiswa berhasil menduduki gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) - pada 21 Mei 1998 Presiden ke-2 Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh BJ. Habibie yang saat itu menjabat Wakil Presiden.
Runtuhnya rezim orde baru menandai kelahiran masa baru yakni era reformasi. Reformasi menjadi angin segar dalam demokrasi Indonesia. Rakyat dikembalikan pada posisi semula yakni pemimpin tertinggi dalam sistem demokrasi. Kebebasan dalam berpendapat menjadi lembaran baru bagi sejumlah media massa, kebebasan berorganisasi melahirkan sejumlah partai independen, dan masih banyak perubahan lain yang menjadi jawaban atas kekecewaan rakyat pada rezim orde baru.
