Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Komisi III Minta Pemerintah Tinjau Ulang Aturan Bebas Visa

Komisi III DPR RI menilai kebijakan bebas visa yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 21/2016 tidak meningkatkan sektor pariwisata. Sebaliknya, pemerintah kecolongan dengan masuknya tenaga kerja asing (TKA), yang banyak diantaranya ilegal.
Thomas Mola
Thomas Mola - Bisnis.com 09 Mei 2018  |  18:14 WIB
Bebas visa - Ilustrasi
Bebas visa - Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA--Komisi III DPR RI menilai kebijakan bebas visa yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 21/2016 tidak meningkatkan sektor pariwisata. Sebaliknya, pemerintah kecolongan dengan masuknya tenaga kerja asing (TKA), yang banyak diantaranya ilegal.

Arteria Dahlan, Anggota Komisi III DPR RI mengatakan Perpres tersebut harus dievaluasi lagi karena jauh menyimpang dari tujuan asalnya.

"Tujuan asalnya yaitu biar wisatawan mancanegara datang, sehingga bisa mendapatkan devisa. Tetapi kalau sekarang ini sudah menyalahi marwah," paparnya dalam keterangan resmi, Rabu (09/05/2018).

Arteria menyarankan agar Kemenkumham melakukan sosialisasi agar tugas dan fungsi antara Kemenkumham dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) perihal TKA menjadi jelas.

"Bagaimana memilah-milah wisatawan mancanegara atau TKA? Tugas imigrasi itu kan membolehkan masuk dan tidaknya orang asing. Urusan TKA itu kewajibannya Kemenaker," jelas Arteria.

Anggota Komisi III DPR RI lainnya, Didik Mukrianto, juga mengatakan tidak tertutup kemungkinan kebijakan bebas visa dapat disalahgunakan oleh TKA.

"Banyak di kota-kota besar muncul masalah-masalah terkait TKA yang melakukan kejahatan-kejahatan penipuan,” tambahnya.

Didik pun menyarankan agar dilakukan monitoring dan investigasi untuk mencegah hal tersebut.  "Jangan sampai masyarakat melakukan main hakim sendiri," tambahnya.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

tka visa
Editor : Mia Chitra Dinisari
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top