Bisnis.com, JAKARTA – Paraguay akan memindahkan kedutaan besarnya di Israel ke Yerusalem pada akhir Mei 2018, menyusul langkah serupa yang lebih dahulu dilakukan AS dan Guatemala.
“Presiden Paraguay Horacio Cartes berencana datang ke Israel pada akhir bulan untuk membuka kedutaan di Yerusalem,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Emmanuel Nahshon dalam pernyataannya, seperti dilansir dari Reuters, Selasa (8/5/2018).
Sementara itu, juru bicara pemerintah Paraguay mengatakan Cartes menjadwalkan perjalanan ke Israel untuk memindahkan kedutaan besarnya pada 21 Mei atau 22 Mei.
Status Yerusalem menjadi salah satu perselisihan paling sengit antara Israel dan Palestina. Israel menyatakan kota itu adalah ibu kotanya yang abadi dan tak terpisahkan, sedangkan Palestina menginginkan bagian timur kota itu sebagai ibu kota negara masa depan mereka sendiri.
Dalam kunjungan ke Venezuela untuk bertemu Presiden Nicolas Maduro, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyampaikan harapannya agar negara-negara lain tidak akan mengikuti jejak Paraguay, Guatemala, dan AS.
“Kami berharap negara-negara lain di benua Amerika tidak akan memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem karena ini bertentangan dengan hukum internasional,” tuturnya.
Pengumuman rencana Paraguay ini dilakukan sepekan sebelum Kedutaan Besar AS dibuka di Yerusalem pada 14 Mei 2018, sesuai dengan pengakuan Presiden Donald Trump pada 6 Desember 2017 tentang kota tersebut sebagai ibu kota Israel.
Langkah AS itu disambut gembira Israel dan membuat marah warga Palestina.
Israel merebut Yerusalem Timur dari kontrol Yordania dalam perang Timur Tengah 1967 dan mencaploknya dalam sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional.
Pada Maret 2018, Presiden Guatemala Jimmy Morales menyatakan negaranya akan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem pada 16 Mei 2018 atau dua hari setelah AS melakukan langkah yang sama.
Pada April 2018, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan bahwa setidaknya setengah lusin negara sedang serius membahas untuk mengikuti jejak AS. Namun, dia tidak mengidentifikasi negara yang dimaksud.
Seperti diketahui, pada Desember 2017, sebanyak 128 negara memberikan suaranya dalam resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan agar AS membatalkan pengakuannya atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sebanyak 9 negara lainnya memilih menentang, 35 negara abstain, dan 21 negara tidak memberikan suara.