Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) menjadi momentum refleksi diri untuk menguatkan pendidikan, dan memajukan kebudayaan.
"Pada momentum peringatan Hardiknas tahun ini mari kita eratkan hubungan antara pendidikan dan kebudayaan sebagaimana tercermin dalam ajaran, pemikiran, dan praktik pendidikan yang dilakukan oleh Ki Hadjar Dewantara," ujar Muhadjir pada upacara bendera peringatan Hardiknas 2018, di Halaman Kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu (2/5/2018).
Muhadjir menjelaskan, tanggal 2 Mei telah ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional, tanggal tersebut bertepatan dengan tanggal kelahiran Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, seorang tokoh pendidikan Indonesia, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Ki Hadjar Dewantara.
"Saya mengajak seluruh pelaku pendidikan dan kebudayaan agar dapat meneladani Ki Hadjar Dewantara, dan menjadikan momentum peringatan Hardiknas ini untuk melakukan muhasabah, atau refleksi terhadap usaha-usaha yang telah kita perjuangkan di bidang pendidikan dan kebudayaan," kata dia.
Muhadjir menyampaikan terdapat tiga jalur pendidikan, yakni jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Ketiga jalur pendidikan tersebut diposisikan setara dan saling melengkapi.
"Masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih jalur pendidikan, dan pemerintah memberikan perhatian besar dalam meningkatkan ketiga jalur pendidikan tersebut," terang Mendikbud.
Baca Juga
Selanjutnya, dalam berkebudayaan, Indonesia adalah negara yang kaya raya dalam hal kebudayaan.
Hal tersebut, kata dia, diakui oleh Asisten Direktur Jenderal UNESCO, Fransesco Bandarin, yang mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara adidaya kebudayaan.
"Kita yakin bahwa kebudayaan yang maju akan membuat pendidikan kita kuat. Begitu pula sebaliknya, jika pendidikan kita subur dan rindang, akar kebudayaan akan lebih menghujam kian dalam di tanah tumpah darah Indonesia," kata Muhadjir.
Kebudayaan
Untuk memajukan kebudayaan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pemajuan kebudayaan memerlukan langkah strategis berupa upaya-upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Apresiasi publik terhadap keberhasilan pemerintah yang gencar membangun infrastruktur, harus disertai dengan pembangunan sumber daya manusia yang sungguh-sungguh dan terencana. Dengan membangun dan memperkuat infrastruktur, dapat menjadi sabuk pengikat pendidikan dan kebudayaan dalam ikatan keindonesiaan, kata dia.
"Bangunan baru sekolah didirikan di wilayah pedalaman dan perbatasan. Dengan itu, anak-anak di pedalaman mulai merasakan nikmatnya belajar di sekolah yang memadai dan menyenangkan. Pemerintah akan memberikan prioritas pembangunan infrastruktur pada daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), agar wilayah tersebut terintegrasi dan terkoneksi ke dalam layanan pendidikan dan kebudayaan," kata dia.
Selanjutnya, Muhadjir juga menekankan pentingnya penguatan pendidikan karakter dan literasi.
Hal ini sejalan dengan revolusi karakter bangsa sebagai bagian dari program Nawacita Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Penguatan pendidikan karakter tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).
"Kita patut bersyukur atas antusias masyarakat terhadap gerakan PPK, ini luar biasa. Mereka menyadari bahwa penguatan karakter dan literasi warga negara merupakan bagian penting yang menjadi ruh dalam kinerja pendidikan dan kebudayaan," kata dia.
