Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan minimnya penyerapan dana alokasi khusus atau DAK di sejumlah daerah disebabkan tidak siapnya program kerja yang ada.
Sebelumnya, pada Senin (27/3/2018), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penyerapan DAK fisik tahun anggaran 2017 hingga saat ini masih 0%.
Hal tersebut dikatakannya setelah rapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) bersama Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Rapat tersebut dihadiri pula Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan sejumlah perwakilan daerah.
“DAK itu kan harus berdasarkan program, jadi beda dengan DAU [dana alokasi umum] yang tentu dapat diatur oleh DPRD. Nah banyak daerah yang telat itu karena tidak siap programnya,” katanya di Kantor Wakil Presiden, Selasa (27/3/2018).
Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah mengatur agar pemerintah daerah agar mengajukan program selambat-lambatnya hingga 15 April.
“Mereka [pemerintah daerah] sampai dengan 15 April ini harus sudah selesai usulan program harus sudah sampai [di pusat] untuk disetujui. Jadi begitu DAK turun, itu jalan. Jadi [terjadi] perbaikan proses di daerah,” ujarnya.
Baca Juga
Dia mengakui, selama ini sejumlah daerah mengajukan dana program yang belum matang. “Kesiapannya kadang-kadang kan butuh apa itu, siapa yang pimpin program, bagaimana pelaksanaannya. Seperti itu,” tuturnya.
