Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemendagri Pastikan di Tahun Politik Tak Ada Pemekaran Daerah

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengatakan bahwa kebijakan moratorium pemekaran wilayah dipertahankan. Jika hal itu dilakukan pada tahun politik akan mempengaruhi konstelasi di daerah pemilihan.
Soni Sumarsono/Antara
Soni Sumarsono/Antara

Kabar24.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan hingga pemilihan presiden 2019 tidak akan ada pemekaran wilayah.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengatakan bahwa kebijakan moratorium pemekaran wilayah dipertahankan. Jika hal itu dilakukan pada tahun politik akan mempengaruhi konstelasi di daerah pemilihan.

Adapun jika akan dilakukan pemekaran, hal itu akan dibahas kembali setelah presiden baru terpilih pada 2019.

“Pokoknya sampai pilpres [pemilihan presiden] endak ada yang namanya mengenai pembahasan pembentuk daerah otonom baru [DOB], karena ‎akan mengganggu konstelasi daerah pemilihan, dan segala macam. Jadi fokus kita adalah pilkada, pilpres, pileg, kemudian setelah ada presiden baru, ada kemungkinan untuk dibahas,” katanya di Kantor Wakil Presiden, Senin (26/3/2018).

Menurut dia, jika pembentukan DOB dilakukan pada tahun politik, jumlah daerah pemilihan bisa berubah. Hal tersebut bisa bepengaruh pula pada perubahan anggaran.

“Jadi malah menimbulkan masalah dari pada manfaat,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper