Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kemendagri Pastikan di Tahun Politik Tak Ada Pemekaran Daerah

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengatakan bahwa kebijakan moratorium pemekaran wilayah dipertahankan. Jika hal itu dilakukan pada tahun politik akan mempengaruhi konstelasi di daerah pemilihan.
Lingga Sukatma Wiangga
Lingga Sukatma Wiangga - Bisnis.com 26 Maret 2018  |  17:26 WIB
Soni Sumarsono - Antara
Soni Sumarsono - Antara

Kabar24.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan hingga pemilihan presiden 2019 tidak akan ada pemekaran wilayah.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengatakan bahwa kebijakan moratorium pemekaran wilayah dipertahankan. Jika hal itu dilakukan pada tahun politik akan mempengaruhi konstelasi di daerah pemilihan.

Adapun jika akan dilakukan pemekaran, hal itu akan dibahas kembali setelah presiden baru terpilih pada 2019.

“Pokoknya sampai pilpres [pemilihan presiden] endak ada yang namanya mengenai pembahasan pembentuk daerah otonom baru [DOB], karena ‎akan mengganggu konstelasi daerah pemilihan, dan segala macam. Jadi fokus kita adalah pilkada, pilpres, pileg, kemudian setelah ada presiden baru, ada kemungkinan untuk dibahas,” katanya di Kantor Wakil Presiden, Senin (26/3/2018).

Menurut dia, jika pembentukan DOB dilakukan pada tahun politik, jumlah daerah pemilihan bisa berubah. Hal tersebut bisa bepengaruh pula pada perubahan anggaran.

“Jadi malah menimbulkan masalah dari pada manfaat,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemendagri otonomi daerah
Editor : Stefanus Arief Setiaji

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top