Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri menepis rumor yang beredar mengenai 72 juta e-KTP yang kosong atau hilang.
Rumor itu merebak seiring dengan mencuatnya isu tentang dibajaknya data pelanggan telepon seluler.
Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, informasi tentang 72 juta e-KTP hilang itu tak berdasar alias bohong. Pun, informasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) pelanggan seluler yang diisukan bocor, juga tak benar.
Dia menjelaskan NIK dan nomor KK yang digunakan untuk registrasi kartu seluler tak bisa digunakan untuk fraud perbankan karena data NIK dan KK tak bisa dibuka, hanya bisa dilihat angkanya saja.
"Karena yang digunakan oleh operator hanya NIK dan nomor KK yang berupa angka tanpa bisa dibuka isi datanya. Kedua nomor tersebut hanya sebagai verifikator, sesuai atau tidak sesuai," terang Tjahjo dalam keterangan resmi, Minggu (18/3/2018).
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklaim hingga saat ini, data e-KTP masih aman karena sistem keamanan dibuat berlapis. Di samping itu, blanko yang tersedia sampai sekarang hanya berjumlah 20 juta keping.
Menurutnya, isu itu memang dihembuskan untuk memperkeruh situasi yang bertujuan membuat resah masyarakat.
"Semua terdata rapi. Saat ini, blangko yang tersedia juga hanya sekitar 20 juta, tidak sampai 72 juta. Secara data tidak masuk akal. Isu itu hoax," tegas Tjahjo.
