Bisnis.com, SYDNEY -- Presiden Indonesia Joko Widodo meminta rencana maritim atau Plan of Action on Maritime Cooperation antara Indonesia dan Australia segera diimplementasikan.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi kepada awak media. Retno mengatakan Presiden Jokowi menginstruksikan agar rencana maritim segera diproses satu per satu.
Adapun masa implementasi ini diharapkan tuntas pada 2022.
"Menurut Presiden, Maritime Plan harus segera dikerjakan sehingga konsep Indo-Pasifik dapat dilanjutkan demi stabilitas perdamaian dan kesejahteraan," ujarnya dalam press briefing Asean-Australia Summit 2018 di Sydney, Minggu (18/3/2018).
Plan of Action on Maritime Cooperation adalah gagasan diskusi pertemuan 2+2 antara menteri pertahanan dan menteri luar negeri Indonesia dan Australia. Penandatanganan aksi Maritime Plan ini berlangsung di gedung Commonwealth Parliamentary Sydney pada Jumat (16/3).
Maritime Plan memuat 9 pilar stategis di kawasan perairan Indo-Pasifik. Pertama, pengembangan ekonomi, konektivitas maritim dan "blue economy". Dalam hal blue economy, Australia dan Indonesia menyadari pentingnya perdagangan maritim dan perkembangan yang berkelanjutan.
Kedua, memperkuat pertahanan maritim, memberantas kejahatan transnasional yang berlangsung di perairan. Ketiga, memberantas penangkapan ikan secara ilegal, termasuk kriminalitas tangkap ikan di laut.
Keempat, meningkatkan keamanan maritim, mencegah serta merespons polusi lingkungan maritim. Kelima, meningkatkan koordinasi dan menejemen risiko bencana maritim.
Keenam, kolaborasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di sektor marina. Ketujuh, menejemen berkelanjutan dalam sumber daya maritim dan blue carbon.
Kedelapan, pengelolaan warisan budaya maritim. Kesembilan, memperkaya kegiatan dialog baik skala regional maupun dalam forum multilateral.
