Bisnis.com, JAKARTA -- Australia dan Indonesia baru saja menandatangani kerja sama di bidang maritim bertajuk Plan of Action on Maritime Cooperation.
Perjanjian bilateral ini ditandatangani oleh Deputi Sekretaris untuk Asia Pasifik Grup Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia Richard Maude dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Indonesia Desra Percaya di Sydney, Australia, Jumat (16/3/2018).
Aksi penandatangan ini disaksikan langsung oleh Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia Julie Bishop beserta Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari Marsudi. Maritime Plan memuat sembilan isu penting yang diinisiasi oleh Negeri Kangguru dan Indonesia.
Pertama, pengembangan ekonomi, konektivitas maritim dan "blue economy". Dalam hal blue economy, Australia dan Indonesia menyadari pentingnya perdagangan maritim dan perkembangan yang berkelanjutan.
Kedua, memperkuat pertahanan maritim, memberantas kejahatan transnasional yang berlangsung di perairan. Ketiga, memberantas penangkapan ikan secara ilegal, termasuk kriminalitas tangkap ikan lainnya di laut.
Keempat, meningkatkan keamanan maritim, mencegah serta merespons polusi lingkungan maritim. Kelima, meningkatkan koordinasi dan manajemen risiko bencana maritim.
Keenam, kolaborasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di sektor marina. Ketujuh, manajemen berkelanjutan dalam sumber daya maritim dan blue carbon.
Kedelapan, pengelolaan warisan budaya maritim. Kesembilan, memperkaya kegiatan dialog baik skala regional maupun multilateral forum.
Perjanjian ini akan dibahas secara komprehensif dalam rangkaian ASEAN-Australia Special Summit 2018. Konferensi tingkat tinggi yang mempertemukan negara-negara ASEAN dengan Australia itu digelar pada 16-18 Maret 2018 di Sydney.
