Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah China berencana menggabungkan regulator perbankan dan asuransi serta mendirikan sejumlah kementerian termasuk kementerian urusan pertanian dan perdesaan sebagai bagian dari langkah besar pemerintah.
Langkah yang telah lama ditunggu untuk merampingkan dan memperketat pengawasan sektor perbankan dan asuransi ini dilakukan setelah otoritas menginkan lebih banyak tekanan terhadap praktik pinjaman berisiko dan mengurangi tingkat hutang perusahaan yang tinggi.
Perombakan tersebut juga merupakan bagian dari reformasi Presiden Xi Jinping sebagai pimpinan Partai Komunis yang berkuasa. Ini mirip dengan kebijakan Indonesia dengan membentuk Otoritas Jasa Keungan (OJK) sebagai regulator kegiatan pasar modal, syariah, perbankan, dan lembaga keuangan non-bank.
Liu He, penasihat ekonomi dan kepercayaan utama Xi, menjadi suara menonjol dalam partai mengenai masalah perdagangan dan ekonomi. Dalam sebuah komentar di harian pemerintah People’s Daily pada Selasa, Liu mengatakan bahwa reformasi akan sangat mendalam.
"Memperdalam reformasi partai dan lembaga negara merupakan persyaratan yang tak terelakkan untuk memperkuat tata pemerintahan partai jangka panjang," kata Liu, seperti dikutip Reuters.
Perekonomian dan partai semakin saling terkait sejak kongres partai lima tahunan yang diselenggarakan pada bulan Oktober tahun lalu, ketika Xi meningkatkan kekuasaannya pada pemerintahan.
Pada Minggu, konstitusi mencabut batas maksimum masa jabatan presiden. Hal ini memberi Xi hak untuk tetap menjabat tanpa batas waktu, dan mengkonfirmasikan statusnya sebagai pemimpin negara yang paling berkuasa sejak Mao Zedong meninggal lebih dari 40 tahun yang lalu.
Kepala regulator, kementrian dan departemen gabungan yang baru akan diumumkan sebelum penutupan sidang tahunan parlemen pada 20 Maret mendatang.
Banyak sekutu Xi diperkirakan mengadakan pertemuan, termasuk ketua Kongres Rakyat Nasional atau parlemen dan Komisi Pengawas Nasional.
Mempertajam Pengawasan Finansial
Bank for International Settlements (BIS) mengatakan pada akhir pekan lalu bahwa China termasuk di antara negara yang dianggap paling rentan terhadap krisis perbankan, meskipun pemerintahan telah mempertahankan risiko utang yang terkendali.
Spekulasi bahwa China sedang mempertimbangkan pembentukan regulator keuangan super telah marak sejak jatuhnya pasar saham China pada 2015, lalu yang dianggap sebagian sebagai akibat dari koordinasi antar lembaga yang buruk.
Menurut dokumen dari parlemen, penggabungan dari China Banking Regulatory Commission (CBRC) dan China Insurance Regulatory Commission (CIRC) bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada, seperti tanggung jawab dan peraturan yang tidak jelas.
Entitas gabungan baru tersebut akan berada langsund di bawah Dewan Negara atau kabinet. Sementara itu, fungsi CBRC dan CIRC untuk perumusan undang-undang dan peraturan penting akan diserahkan ke Bank Rakyat China karena bank sentral mengambil peran lebih besar.
