JAKARTA – Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) menggelar pelatihan bersama dengan aparat penegakan hukum di Kalimantan Barat untuk mempertajam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
Dari keterangan pers diterima Bisnis, aparat penegak hukum yang terlibat terdiri dari kepolisian, kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Oditur Militer (Otmil), dan Polisi Militer TNI (POM TNI).
Pelatihan berlangsung selama 4 hari sejak 5 Maret hingga 9 Maret 2018 dengan target capaian adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan bahwa aparat penegak hukum perlu mendalam pengetahuan teknis penanganan perkara tindak pidana korupsi.
"Materi pelatihan tentang potensi tindak pidana korupsi sektor pertambangan, perdagangan internasional, kehutanan dan perkebunan, pengadaan barang dan jasa," kata Agus di Kalbar, Senin (5/3/2018).
Selain itu, mereka juga harus paham prinsip tata kelola keuangan negara, keuangan daerah, audit investigatif, audit forensik, perhitungan kerugian keuangan negara, tindak pidana pencucian uang, strategi penegak hukum menghadapi peradilan, dan peran koordinasi dan supervisi KPK dalam penanganan perkara korupsi.
