Kadin Dorong Bali Segera Izinkan Hunian Vertikal

Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Bali mendukung wacana zonasi untuk mendirian hunian vertikal di Bali guna mengatasi tingginya permintaan rumah tetapi lahan yang semakin terbatas.
Feri Kristianto | 28 Februari 2018 19:50 WIB
Ilustrasi

Kabar24.com, DENPASAR—Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Bali mendukung wacana zonasi untuk mendirian hunian vertikal di Bali guna mengatasi tingginya permintaan rumah tetapi lahan yang semakin terbatas.

Ketua Kadin Bali Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra menilai zonasi untuk hunian vertikal merupakan solusi terbaik guna mengatasi terancamnya lahan persawahan di Bali akibat alih fungsi menjadi perumahan.

“Kalau kita tetap mau mempertahankan daerah hijau ya harus segera bangun hunian vertikal dengan diatur dalam zonasi tertentu,” jelasnya ditemui di Sanur, Rabu (28/2/2018).

Menurutnya, ancaman alih fungsi lahan di Bali sangat nyata khususnya di daerah selatan karena merupakan konsentrasi tenaga kerja industri pariwisata. Berdasarkan data yang diperolehnya dari SP Par, saat ini ada 480.000 orang tenaga kerja sektor pariwisata di Denpasar, Badung dan Gianyar. Dari jumlah itu, sekitar 20% diantaranya merupakan tenaga kerja asing.

Kondisi tersebut menandakan bahwa kebutuhan rumah bagi pekerja pariwisata sangat besar. Adapun di sisi lain, banyaknya pekerja pariwisata asing atau ekspatriat bisa menjadi peluang jika pemda mengizinkan pendirian hunian vertikal. Dengan gaji lebih besar, pekerja asing memiliki kemampuan untuk tinggal hunian vertikal.

“Ini yang harus digarap bersama, tentu mereka secara budaya sudah terbiasa dan kemampuannya ada. Sekarang ini ada yang tinggal di kos karena tidak adanya hunian vertikal tadi,” paparnya.

Alit mendesak sejumlah pihak seperti arsitektur memikirkan persoalan ini, agar lahan yang masih tersisa tidak semakin sempit disebabkan terjadinya alih fungsi lahan yang ada saat ini. Menurutnya, kondisi ini merupakan tantangan buat arsitek bahwa bangunan menjulang tidak sudah saatnya tidak dikatakan hal tabu sepanjang mampu dibangun secara asri dan memiliki nilai identitas Bali.

Terkait persoalan adanya anggapan ketinggian bangunan tidak boleh tinggi dari pohon kelapa, dia berseloroh bahwa bisa saja lokasi kelapa ditempatnya di atas bangunan. Alit mengatakan hanya mendorong masyarakat berpindah Bali timur dan utara yang masih banyak lahan kosong bukan perkara mudah.

“Ke depan Bali harus memikirkan soal hunian vertikal. Saya dua tahun mendorong pergerakan ke luar selatan sulit, kendala utama adalah infrastruktur jalan ke utara barat sulit,” jelasnya.

Tag : hunian vertikal
Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top